Menteri LH Kunjungi Sumbar: Kerusakan Banjir Dominan Faktor Alam, Wajib Evaluasi Daya Dukung Lingkungan

Nomor: SR.322/HUMAS/KLH-BPLH/12/2025
 

Padang, 9 Desember 2025 — Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan di lokasi terdampak banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat. Kunjungan ini menegaskan bahwa kerusakan yang memicu bencana didominasi faktor alam dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan rawan bencana.

"Bukit-bukit tersebut adalah zona perlindungan vital bagi Kota Padang dan sekitarnya. Jika fungsi perlindungan ini terganggu, dampaknya akan semakin besar dan masif," tegas Menteri Hanif saat meninjau lereng-lereng kritis di kawasan Pegunungan Bukit Barisan.

Kunjungan yang didampingi Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, dan Wakil Bupati Padang Pariaman dimulai dengan pemantauan udara dan peninjauan langsung ke titik-titik kritis. Observasi lapangan menemukan timbunan kayu besar di aliran sungai dan pesisir yang sebagian besar berasal dari pohon utuh yang tercabut akibat dorongan air ekstrem, bukan dari aktivitas penebangan skala besar. Temuan awal ini mengarahkan fokus pemeriksaan pada faktor hidrometeorologis, kemiringan lereng, dan morfologi sungai.

"Hampir semua kayu yang terbawa adalah pohon utuh yang tercabut oleh dorongan air ekstrem. Ini indikasi bahwa curah hujan dan kemiringan lereng memainkan peran utama dalam kejadian ini," ujar Menteri Hanif.

Berdasarkan temuan lapangan, KLH/BPLH akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen lingkungan, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan industri di sekitar wilayah terdampak. Salah satu fokus utama adalah revisi parameter curah hujan dalam AMDAL; dokumen yang selama ini menggunakan angka rujukan 125 mm perlu disesuaikan mengingat curah hujan aktual saat kejadian tercatat antara 350–450 mm, jauh melampaui asumsi sebelumnya.

Langkah prioritas yang diinstruksikan Menteri Hanif meliputi percepatan pembersihan material kayu di wilayah pesisir dengan target penyelesaian maksimal satu bulan, penataan ulang permukiman di kelokan dan bantaran sungai, serta peninjauan ulang tata ruang di lereng curam dan puncak bukit. Relokasi permukiman di zona risiko tinggi menjadi opsi yang harus dipertimbangkan demi keselamatan warga.

"Pembersihan material kayu di pesisir harus dipercepat; ini bukan sekadar soal estetika, tetapi menyangkut keselamatan dan fungsi ekologis pesisir," kata Menteri Hanif.

Koordinasi kebencanaan dan informasi cepat kepada masyarakat menjadi sorotan penting. Menteri Hanif meminta pemanfaatan teknologi peringatan dini dan sinkronisasi data dengan BMKG agar respons evakuasi dan mitigasi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, KLH/BPLH akan memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan di tingkat daerah melalui penegakan regulasi, revisi standar teknis, dan pengawasan pelaksanaan mitigasi sesuai kewenangan undang-undang.

Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembersihan dan pemulihan. Menteri Hanif menyampaikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa dan kerusakan parah yang ditimbulkan, serta menyerukan aksi kolektif lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

"Mari kita bersama-sama menjaga kawasan lindung, memperkuat sistem mitigasi, serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana, khususnya mengingat keterbatasan daya dukung dan daya tampung wilayah Padang," pungkas Menteri Hanif, menegaskan komitmen KLH/BPLH untuk penguatan tata kelola lingkungan yang berorientasi pada keselamatan publik.

Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
Yulia Suryanti