Menuju COP30 di Brazil, Menteri LH Tegaskan Indonesia Siap Memimpin Aksi Iklim: Target Emisi Bersih Diperbarui, Pasar Karbon Diperkuat

Nomor: SR.284/HUMAS/KLH-BPLH/10/2025
 

Jakarta, 29 Oktober 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan kesiapan Indonesia memimpin aksi iklim global pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, yang berlangsung 10–21 November 2025, dengan rangkaian World Leaders Meeting pada 6–7 November. Langkat strategis telah diawali oleh Indonesia dengan memperbarui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada akhir Oktober 2025, menetapkan puncak emisi 2030 yang lebih rendah daripada skenario sebelumnya melalui dua skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) dengan proyeksi penurunan emisi 8 hingga 17,5 persen, sebagai langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan arah besar Indonesia di forum iklim ini. “COP30 menandai sepuluh tahun lahirnya Persetujuan Paris. Dalam periode ini, meskipun ada kemajuan dalam aksi iklim global, dunia masih belum berada di jalur untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C,” jelas Menteri Hanif, dalam sambutannya. Menteri Hanif juga melanjutkan “Namun, Indonesia tetap teguh dalam upayanya, dengan memperbarui janji pengurangan emisi untuk memimpin transisi energi yang adil dan berkelanjutan.”

Arah implementasi dipertegas dengan kesiapan diplomasi dan kerja terukur. “Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, melainkan penggerak—membawa regulasi, kemitraan, dan target yang terukur,” tegas Menteri Hanif.

Kerja sama internasional menjadi pengungkit pencapaian target. “Melalui diplomasi karbon dan perdagangan karbon lintas sektor, Indonesia berupaya untuk memperluas akses pasar global dan memperkuat kredibilitas unit karbon nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, kami telah menjalin Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan mitra global seperti Jepang, Gold Standard, dan Verra,” jelas Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam arahannya.

Sebagai wujud soft diplomacy, Paviliun Indonesia di COP30 mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievements through Indonesia High Integrity Carbon,” sekaligus menjadi platform kolaborasi untuk mempertemukan pembuat kebijakan dan pelaku pasar karbon, membangun ekosistem perdagangan karbon yang sehat dan berkelanjutan.

Penguatan kebijakan domestik menjadi fondasi ekonomi hijau yang kompetitif. “Kami optimis bahwa Indonesia, dengan dukungan regulasi terbaru seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dapat memperkuat posisi di pasar karbon global,” tambah Menteri Hanif. 
Delegasi Indonesia menekankan orkestrasi lintas sektor yang akuntabel melalui evaluasi enam bulanan terhadap capaian mitigasi sesuai mandat SNDC. Di sisi sektor, peran kehutanan dikuatkan sebagai penarik laju penurunan emisi saat sektor energi membutuhkan waktu lebih panjang, termasuk inisiatif pengelolaan 12,7 juta hektare untuk menggerakkan ekonomi hijau berbasis hutan.

Prioritas Indonesia di COP30 meliputi penguatan kemitraan internasional dan akses pasar karbon berintegritas, advokasi pertumbuhan ekonomi hijau, serta pendanaan iklim yang berimbang antara mitigasi dan adaptasi.