Kolaborasi KLH/BPLH dan WWF-Indonesia Melawan Krisis Lingkungan: Dari Plastik hingga Keanekaragaman Hayati

Nomor: SR.283/HUMAS/KLH-BPLH/10/2025
 

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama WWF-Indonesia menggelar Plastic, Climate, and Biodiversity Forum sebagai langkah nyata memperkuat kolaborasi multipihak dalam menghadapi ancaman terbesar bagi keberlanjutan bumi, yaitu polusi plastik, krisis iklim, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Forum yang digelar di Jakarta ini menandai era baru kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjawab Triple Planetary Crisis secara terpadu.

Momentum penting ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KLH/BPLH dan WWF-Indonesia terkait pembangunan lingkungan berkelanjutan, serta kerja sama antara WWF-Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk memperkuat implementasi pelestarian di tingkat lokal. Forum menghadirkan pemangku kepentingan dari kementerian, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil untuk bersama menegaskan urgensi penerapan ekonomi sirkular dan aksi nyata mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menggarisbawahi bahwa tantangan lingkungan hari ini saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

“Ketiga isu ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Krisis polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati membentuk satu kesatuan tantangan yang membutuhkan solusi terintegrasi dan kolaborasi,” jelas Menteri Hanif

Menteri Hanif melanjutkan bahwa “Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan Indonesia benar-benar menuju lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Kita bergerak bersama untuk memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang.

Dalam arahannya, Menteri Hanif kembali menekankan penerapan ekonomi sirkular sebagai strategi kunci Indonesia. “Salah satu fokus pemerintah adalah mendorong upaya terintegrasi dalam pengembangan ekonomi sirkular di bidang persampahan, iklim dan biodiversitas. Dalam bidang persampahan, pemerintah melalui rancangan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penerapan berbagai skema ekonomi hijau yang berkelanjutan yaitu salah satunya pelaksanaan kewajiban produsen yang diperluas,” jelas Menteri Hanif.

CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam upaya pemerintah menekan polusi dan memperkuat aksi mitigasi. WWF-Indonesia sebagai lembaga yang berbasis sains telah melakukan serangkaian kajian dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, krisis iklim. Untuk mengatasinya, kami menjalankan program Plastic Smart Cities. Melalui program ini, WWF-Indonesia bertekad untuk mengurangi kebocoran plastik ke alam dengan cara mendukung kerja-kerja pengurangan sampah plastik melalui mitra-mitra kami.

Aditya melanjutkan, "Kami mendukung penuh target pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengelola sampah plastik dan sangat mengapresiasi langkah kebijakan yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah dan penegakan hukumnya, serta langkah inovasi mengatasi tingginya timbulan sampah saat ini."

Forum ini juga memperkuat dorongan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai pilar pengurangan sampah plastik berbasis tanggung jawab produsen. Pertukaran pengetahuan dan rekomendasi kebijakan yang lahir hari ini diharapkan dapat segera diterjemahkan menjadi program terukur dengan dampak nyata bagi kualitas lingkungan Indonesia.

KLH/BPLH menegaskan bahwa keberhasilan mengatasi Triple Planetary Crisis hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak mengambil peran aktif, sehingga bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang. Pemerintah dan masyarakat sipil sepakat, kerja kolaboratif yang dimulai hari ini menjadi fondasi kuat menuju Indonesia yang tangguh iklim, bebas polusi plastik, dan kaya keanekaragaman hayati.

“Kami ingin mendorong koneksi dan kerja sama multipihak dalam upaya menangani permasalahan krisis lingkungan tiga lapis dengan menerapkan ekonomi sirkular. Salah satu fokus pemerintah adalah mendorong upaya terintegrasi dalam pengembangan ekonomi sirkular di bidang persampahan, iklim dan biodiversitas,” pungkas Menteri Hanif.