Kawal Penuh Program Swasembada Pangan, Menteri Hanif: Dengan Tata Lingkungan Tepat, Rakyat Papua Selatan Hidup Sejahtera

SIARAN PERS 

Nomor : SR.230/HUMAS/KLH-BPLH/9/2025

Jakarta, 16 September 2025 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen penuh dalam mengawal pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Program strategis ini diproyeksikan sebagai pusat ketahanan pangan nasional sekaligus simpul pertahanan pangan di kawasan timur Indonesia.

Sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Percepatan penyusunan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional dan daerah menjadi agenda prioritas. KLH/BPLH memastikan percepatan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan pangan sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Mekanisme validasi dilaksanakan sesuai Permen LHK No. 13/2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Validasi paling lama 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan pangan di Papua Selatan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. “KLH/BPLH memastikan percepatan validasi KLHS berjalan transparan, terukur, dan berbasis data. Dengan begitu, Merauke akan berkembang sebagai lumbung pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Pembangunan kawasan swasembada pangan di Merauke ditopang dengan rencana cetak sawah seluas 52.000 hektare sebagai bagian dari target 1 juta hektare sesuai Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, Dan Air Nasional. Infrastruktur penunjang berupa jalan sepanjang 135 km dengan lebar 142 meter, bandara seluas 180 hektare, serta pelabuhan khusus seluas 377 hektare akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik pangan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, hingga industri propelan juga disiapkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.

Menteri Hanif menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini. “Kolaborasi antar kementerian adalah pondasi utama. Kita tidak boleh terjebak ego sektoral. Hanya dengan kerja bersama, Merauke dapat benar-benar menjadi pusat kemandirian pangan nasional,” tegasnya.

Kolaborasi melibatkan KLH/BPLH bersama Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Papua Selatan. Langkah bersama ini diharapkan mempercepat penetapan RTRWP sekaligus memaksimalkan potensi lahan subur Papua Selatan untuk kemandirian pangan nasional.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat Papua Selatan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur strategis. Dengan tata kelola lingkungan yang tepat, program swasembada pangan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem. 

“Pembangunan pangan bukan semata tentang beras atau komoditas lain. Ini tentang masa depan bangsa. Dengan tata lingkungan yang tepat, kita ingin rakyat Papua Selatan hidup sejahtera, lingkungannya tetap lestari, dan Indonesia berdiri lebih mandiri,” tutup Menteri Hanif.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut mendorong percepatan program ini menegaskan pentingnya kemandirian nasional. “Pertama, untuk meningkatkan stok pangan nasional. Indonesia harus bisa mandiri, tidak boleh lagi tergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan pokok rakyat,” kata Zulhas.

Zulhas juga menambahkan bahwa program ini akan membawa manfaat luas bagi rakyat. “Kawasan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga membuka kesempatan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang berdaulat, kuat, dan sejahtera,” ujarnya.

KLH/BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga keberlanjutan pembangunan pangan di Merauke. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kolaborasi lintas kementerian, serta partisipasi masyarakat Papua Selatan, KLH/BPLH optimistis program swasembada pangan di Merauke akan menjadi tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia. Saatnya seluruh elemen bangsa bergerak bersama, menjaga bumi sekaligus menyejahterakan rakyat.