Indonesia Siapkan Kebijakan dan Implementasi Instrumen High Integrity Biodiversity Credits untuk Perkuat Pembiayaan Keanekaragaman Hayati

Jakarta, 11 Februari 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen Indonesia dalam menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits sebagai bagian dari penguatan kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan transformasi menuju pendekatan nature positive. Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing, dengan kehadiran perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Strategic Partnership Indonesia–Inggris, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, serta tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan DEFRA di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, “Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya.”.

Menteri Hanif juga menekankan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional. Penguatan perlindungan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas. Pengembangannya harus dibangun di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang kuat.

KLH/BPLH menyampaikan langkah strategis sebagai berikut:

1. Berpartisipasi aktif dalam Policy Forum International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) bersama Pemerintah Inggris, Perancis, dan negara mitra lainnya.
2. Penyusunan draf kebijakan “nature positive” dan pemanfaatan instrumen biodiversity credits sebagai bagian dari transformasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam kerangka ekonomi nasional.
3. Dialog dan kolaborasi intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, sektor swasta, lembaga keuangan, akademisi, masyarakat adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil.
4. Mengembangkan potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.
5. Pembentukan Tim Teknis Biodiversity Credits Indonesia untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta instrumen implementasi yang kredibel dan akuntabel.

Selain biodiversity credits, KLH/BPLH bersama mitra juga memperkuat berbagai instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya, termasuk mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik, untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya, serta Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Workshop ini juga menegaskan pentingnya penguatan sistem data dan informasi keanekaragaman hayati nasional, termasuk pengembangan Indonesian Biodiversity Data Centre untuk mendukung transparansi, standarisasi data, dan kesiapan Indonesia dalam berbagai skema pendanaan global.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi IAPB dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi internasional dalam pembiayaan keanekaragaman hayati yang berintegritas.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara proaktif yang mengarusutamakan nilai keanekaragaman hayati dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional, untuk mewujudkan hidup selaras dengan alam bagi generasi kini dan mendatang.