Indonesia–Inggris Tandatangani MoU Perubahan Iklim, Menteri Hanif: Diplomasi Hijau untuk Dunia yang Lebih Rendah Emisi

Nomor: SR.289/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Belem, Brasil, 7 November 2025 – “Kemitraan Indonesia–Inggris ini bukan hanya kerja sama antarnegara, tetapi pernyataan bersama untuk masa depan bumi. Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” tegas Hanif Faisol Nurofiq, Menteri/Kepala Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia, usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ed Miliband, Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris.

Penandatanganan MoU antara KLH/BPLH dan Department for Energy Security & Net Zero (DESNZ) Inggris menjadi tonggak penting penguatan diplomasi hijau Indonesia di panggung global. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, berkeadilan, dan berketahanan iklim.

MoU ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kolaborasi aksi iklim global. Solusi berbasis alam dan teknologi harus berjalan beriringan untuk menurunkan emisi secara signifikan,” tambah Menteri Hanif Faisol Nurofiq. Menteri Hanif menekankan bahwa kemitraan ini tidak bersifat simbolis, melainkan akan segera diimplementasikan melalui pertukaran pengetahuan, proyek bersama, dan pelatihan teknis lintas lembaga dan daerah.

“Dengan menggabungkan kekuatan bersama Indonesia, kami menunjukkan bahwa aksi iklim yang tegas dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Mulai dari mengintegrasikan kebijakan iklim hingga membuka peluang bagi inovasi dan kesejahteraan, kolaborasi ini akan membantu kita mencapai tujuan iklim bersama dan menunjukkan bahwa mengatasi krisis iklim dapat berjalan seiring dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Ed Miliband.

Kerja sama Indonesia–Inggris ini mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai level pemerintahan. Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC) untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui JSC, KLH/BPLH akan berperan aktif mendorong sinergi antar kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah, serta memperluas kerja sama teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang selaras dengan Paris Agreement dan Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

Dalam catatan bilateral, Inggris menyatakan ketertarikan besar terhadap kerja sama mitigasi di sektor energi, Forestry and Other Land Use (FOLU), serta tata kelola karbon yang mendukung rantai pasok global berkelanjutan.

Sebaliknya, Indonesia menegaskan fokus pada pengembangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim, penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembangan biodiversity credits, serta fasilitasi pertemuan seller–buyer karbon untuk memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel.

“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan hanya diplomasi, tetapi langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” tegas Menteri Hanif.

Penandatanganan MoU ini juga bertepatan dengan pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil, di mana Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai pemimpin aksi iklim global. Dalam forum tersebut, Menteri Hanif mengumumkan bahwa Indonesia menargetkan transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan nilai ekonomi potensial mencapai Rp15 triliun.

“Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mendukung mitigasi nasional yang berkeadilan. Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi—ini saatnya implementasi nyata,” tegas Menteri Hanif.

Kerja sama ini juga memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi kerangka hukum utama bagi pengembangan pasar karbon nasional. Melalui kolaborasi bilateral dengan Inggris, KLH/BPLH berupaya memperkuat integritas sistem perdagangan karbon, menarik investasi hijau, serta mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

“Kita akan terus membangun kepercayaan global melalui mekanisme yang transparan, berkeadilan, dan berbasis hasil nyata. Indonesia ingin menjadi pusat solusi dunia, bukan sekadar bagian dari percakapan global,” tandas Menteri Hanif.

Selain penguatan regulasi dan pasar karbon, kerja sama Indonesia–Inggris ini membuka peluang inovasi dalam pembiayaan hijau, restorasi hutan, dan pengembangan proyek berbasis alam (nature-based solutions). Program-program tersebut akan memperkuat ketahanan iklim nasional dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa diplomasi hijau Indonesia bukan sekadar retorika, tetapi strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pada kesempatan yang sama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey juga memberikan catatan penting terhadap penandatanganan kerja sama ini.

“Inggris bangga berdiri bersama Indonesia di COP30 seiring langkah kami memasuki era baru kerja sama iklim. Perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama Inggris-Indonesia untuk mempercepat aksi iklim, mengembangkan pasar karbon berintegritas tinggi, memperluas investasi hijau, serta mendorong solusi berbasis alam yang memberikan peluang dan kemakmuran bagi masyarakat di kedua negara. Menjelang peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris, kami terus memperdalam kolaborasi lintas pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk menghadirkan inovasi iklim serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan tangguh.”

Menutup acara penadatangan kerja sama, Menteri Hanif menggarisbawahi bahwa “Kita tidak bisa menunda masa depan. Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkas Hanif Faisol Nurofiq.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti