Wujudkan Aksi Iklim, Indonesia Tawarkan 30 Proyek Karbon kepada Investor Global di COP31 Türkiye

Nomor: SR.259/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, 11 November 2026 – Sebagai wujud implementasi aksi iklim global, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara resmi membuka peluang investasi karbon berintegritas tinggi kepada para investor global pada Selasa (10/11/2026). Bertempat di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, penawaran 30 proyek karbon strategis ini diluncurkan melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) For Climate Actionguna memperluas akses pembiayaan iklim sekaligus memastikan pelestarian lingkungan yang berdampak di tingkat tapak.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memimpin langsung pembukaan inisiatif yang bertajuk “High Integrity, Real Impact” tersebut. Berlangsung selama 10–19 November 2026, forum ini memfasilitasi 17 pengembang proyek karbon dari Indonesia untuk bertemu langsung dengan para pembeli, lembaga keuangan, korporasi, serta mitra pembangunan internasional.

"Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Di sini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun," tutur Menteri Jumhur.

Dari 30 proyek karbon yang ditawarkan, langkah konkret telah terlihat di mana dua proyek telah tersertifikasi sepenuhnya, delapan proyek sedang dalam proses sertifikasi, dan 20 proyek lainnya berada dalam tahap pengembangan.

Rekam Jejak Keberhasilan dan Fondasi Integritas Karbon Nasional 

Kepercayaan dunia terhadap iklim investasi karbon di Indonesia bukanlah tanpa alasan. KLH/BPLH sebelumnya telah mencatatkan rekam jejak pada inisiatif serupa di COP30 Brasil tahun lalu. Saat itu, dari 44 proyek yang ditawarkan (potensi 53,2 juta ton CO₂e), sebanyak 12 proyek berhasil menarik minat pembeli global dengan potensi lebih dari 2,75 juta ton CO₂e. Capaian tersebut terus ditindaklanjuti seusai COP30: lima proyek telah memasuki tahap transaksi atau komitmen, tiga proyek baru masuk proses sertifikasi, dan dua proyek telah memperoleh sertifikasi. Selain itu, Indonesia dan Norwegia telah menyepakati kerja sama karbon sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode sepuluh tahun.

Capaian implementasi ini didukung kuat oleh tata kelola dan integritas lingkungan yang telah dibangun oleh Indonesia. Fondasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang langsung ditindaklanjuti oleh KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Langkah penguatan juga mencakup penyusunan peta jalan persampahan dan kehutanan, serta pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris guna memastikan setiap unit karbon kredibel, transparan, dan dapat ditelusuri.

Inovasi Kolaborasi dan Implementasi Perjanjian Komersial 

Tahun ini, KLH/BPLH menghadirkan terobosan baru melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP). Platform ini menghadirkan 13 kegiatan yang melibatkan delapan mitra pembangunan internasional, yang masing-masing mempresentasikan dukungan yang dapat diberikan. Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, infrastruktur digital dan Measurement, Reporting, and Verification (MRV), integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar karbon.

Sebagai langkah konkret, forum ini mencatat penandatanganan sejumlah kesepakatan komersial. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, turut menyaksikan kerja sama antara PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina New & Renewable Energy) dan PT Inhutani I untuk proyek lanskap konservasi Rangkong Basaken, serta kesepakatan pengembangan biomethane antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua kerja sama ini menunjukkan bahwa agenda iklim nasional dapat diimplementasikan menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan kolaborasi nyata.

Menutup kegiatan pembukaan sesi Carbonnex, Menteri Jumhur mengajak seluruh delegasi global untuk memaksimalkan pelaksanaan forum sepuluh hari ini sebagai momentum percepatan aksi iklim.

"Datanglah dengan pertanyaan, pulanglah dengan mitra. Mari terhubung, berkolaborasi, dan mempercepat aksi untuk mewujudkan integritas tinggi dan dampak nyata," pungkas Menteri Jumhur.

Melalui inisiatif ini, KLH/BPLH menegaskan bahwa komitmen iklim Indonesia tidak hanya sebatas dokumen, tetapi diwujudkan melalui eksekusi proyek kredibel, realisasi investasi, dan penciptaan manfaat bagi pelestarian lingkungan.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti