Antalya, 18 November 2026 — Indonesia membawa peta jalan konkret ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye. Tujuannya memastikan ambisi iklim nasional benar-benar berjalan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/Wakil Kepala BPLH), Diaz Hendropriyono, memaparkan lima kesenjangan yang masih menghambat aksi iklim di daerah. Ia juga menyampaikan lima langkah operasional yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk menutupnya, dengan tata kelola sampah sebagai titik ungkit utama. Paparan ini disampaikan dalam forum Closing the Gap: Cities as the Missing Link Between Climate Ambition and Action di Indonesia Pavilion, Selasa (17/11/2026).
Bagi KLH/BPLH, keberhasilan pengendalian perubahan iklim nasional ditentukan oleh eksekusi kebijakan di daerah. Kabupaten dan kota adalah tempat sampah dikelola, anggaran dibelanjakan, dan emisi benar-benar dihasilkan atau ditekan. Karena itu, pemerintah pusat tidak berhenti pada penetapan target, tetapi juga merumuskan langkah teknis yang bisa langsung dijalankan pemerintah daerah.
“Ketika angka-angka ini membaik di kota dan kabupaten kita, kesenjangan antara ambisi iklim nasional dan pelaksanaannya dapat semakin dipersempit,” Jelas Wamen Diaz.
Lima Kesenjangan yang Dipetakan Indonesia
Dalam paparannya, Wamen Diaz memetakan lima kesenjangan fundamental, yaitu kesenjangan regulasi, pembiayaan, pengetahuan, implementasi, dan tata kelola persampahan.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan pendanaan iklim Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp4.700 triliun untuk target 2030. Angka ini naik hingga Rp7.500 triliun dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Di sisi lain, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor persampahan saat ini rata-rata baru sekitar 0,53 persen. Angka itu masih jauh dari standar ideal 3 persen yang ditetapkan KLH/BPLH.
Sampah, Penentu Keberhasilan Target Iklim Daerah
Sektor persampahan menjadi sorotan utama. Timbulan sampah nasional mencapai sekitar 142 ribu ton per hari, sementara lebih dari 60 persen tempat pemrosesan akhir (TPA) masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Sampah organik yang membusuk di TPA terbuka melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Kondisi ini juga memicu risiko kebakaran di puluhan TPA.
Artinya, setiap TPA terbuka yang berhasil dibenahi pemerintah daerah langsung berkontribusi pada penurunan emisi nasional.
Lima Langkah Nyata untuk Pemerintah Daerah
KLH/BPLH merumuskan lima langkah operasional bagi pemerintah daerah:
Wamen Diaz menegaskan, perbaikan indikator di tingkat lokal itulah yang akan menentukan capaian nasional.
Kota sebagai Mitra Setara
Pandangan serupa disampaikan Wakil Wali Kota Bonn, Jerman, Ursula Sauter. Ia menyoroti ketimpangan global: kawasan perkotaan menyumbang sekitar 70 persen emisi dunia, tetapi baru menerima sekitar 5 persen dari total pembiayaan iklim global. Menurut Ursula, pemerintah kota harus diposisikan sebagai mitra setara, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat.
Pandangan ini sejalan dengan pendekatan Indonesia yang menempatkan pemerintah daerah sebagai garda depan aksi iklim. Melalui COP31, KLH/BPLH terus mengonsolidasikan komitmen lintas tingkat pemerintahan. Tujuannya agar transisi menuju pembangunan rendah karbon di Indonesia berjalan terukur, inklusif, dan berakar kuat, mulai dari kabupaten dan kota hingga masyarakat akar rumput.