Pulau Indonesia Terancam Tenggelam, Wamen LH Dorong Pendanaan Aksi Adaptasi Berbasis Komunitas dalam Forum Mobilitas Iklim Internasional

Nomor: SR.134/HUMAS/KLH-BPLH/6/2026

BERLIN, 19 Juni 2026 - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menekankan urgensi aksi adaptasi berbasis komunitas sebagai langkah strategis untuk mencegah masyarakat terpaksa berpindah tempat tinggal akibat dampak krisis iklim seperti banjir rob dan tenggelamnya pulau-pulau akibat kenaikan permukaan air laut.

“Bagi Indonesia, pengungsian akibat iklim bukan masalah di masa depan, melainkan realita masa kini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai resiko iklim termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau sedang maupun kecil dan kenaikan permukaan air laut,” ujar Wamen Diaz.

Hal ini disampaikan Wamen Diaz dalam Berlin Climate Mobility Forum yang diselenggarakan oleh Global Centre for Climate Mobility (GCCM) dan Robert Bosch Stiftung untuk menyuarakan isu perpindahan masyarakat akibat krisis iklim. 

“Indonesia secara aktif terus menanggulangi dampak dari krisis iklim, hampir 60% populasi tinggal di kawasan pesisir, sebanyak 1.500 pulau kecil diproyeksikan tenggelam pada 2050 dan 115 pulau ukuran sedang tenggelam pada tahun 2100,” tutur Wamen Diaz.

Dengan risiko dari perubahan iklim tersebut, Wamen Diaz menyebutkan bahwa solusi utama pada perubahan iklim adalah dengan memperkuat masyarakat terlebih dahulu.

“Pengalaman kami (Indonesia) menunjukkan dengan jelas bahwa mobilitas akibat perubahan iklim bermula dari resilience, cara terbaik untuk mengurangi pengungsian secara terpaksa adalah dengan memperkuat masyarakat sebelum krisisnya terjadi,” tegas Wamen Diaz. 

Dalam forum tersebut, Wamen Diaz memaparkan upaya Indonesia dalam aksi adaptasi iklim berbasis komunitas, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi, termasuk wilayah Papua. 

“Indonesia telah berinvestasi dalam ProKlim, yang memungkinkan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi risiko, mengembangkan solusi, dan memimpin upaya adaptasi berdasarkan kebutuhan serta pengetahuan mereka sendiri, program ini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi, dengan 40% diantaranya berada di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua,” jelas Wamen Diaz. 

Selain ProKlim, Wamen Diaz juga memaparkan upaya restorasi mangrove di Indonesia, termasuk kisah keberhasilan di Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur. “Melalui Program Desa Konservasi Mangrove kami di 220 lokasi, masyarakat memulihkan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat mata pencaharian mereka, contohnya adalah Desa Golo Sepang di Nusa Tenggara Timur, tempat pemulihan mangrove telah membantu menghidupkan kembali sektor perikanan lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru”. 

Untuk terus mendorong aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas, Wamen Diaz menekankan pentingnya pendanaan iklim internasional agar dapat menjangkau komunitas lokal secara langsung. Secara khusus, Wamen Diaz menyoroti New Collective Quantified Goals (NCQG), skema pendanaan iklim internasional yang menargetkan negara maju untuk menghimpun USD 300 miliar per tahun pada 2035 dari sumber publik, swasta, dan alternatif.

“Kita harus terus memperkuat dukungan bagi negara-negara rentan melalui akses terhadap pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas, implementasi New Collective Quantified Goal menjadi kunci untuk memastikan tersedianya pendanaan yang memadai dan mudah diakses bagi masyarakat rentan serta komunitas lokal,” ujar pungkas Wamen Diaz. 

Informasi Tambahan:

Acara yang berlangsung di Berlin, Jerman ini turut dihadiri oleh Presiden Kiribati Taneti Maamau, Presiden Republik Palau Surangel S. Whipps Jr., Governor General Tuvalu Tofiga Vaevalu Falani, Wakil Presiden Republik Maldives Uz Hussain Mohamed Latheef, Wakil Perdana Menteri Vanuatu Johnny Koanapo, Menteri Kehutanan Perikanan dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan, Menteri Lingkungan Hidup Perubahan Iklim Manajemen Bencana dan Meteorologi Kepulauan Solomon, dan pejabat dari berbagai tingkatan lainnya

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti