Papua Berubah: Kemandirian Warga Harus Menjadi Motor Pilah dan Olah Sampah dari Sumber

​Sorong, 25 September 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Papua memperkuat akselerasi pengelolaan sampah di wilayah Papua dengan menggalakkan pendekatan pilah dan olah sejak dari sumber. Langkah strategis ini menjadi kunci utama untuk mencapai target nasional 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029 sekaligus menghentikan praktik pembuangan terbuka (open dumping). Komitmen bersama tersebut dibahas secara mendalam dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (22/9/2026).

​Kepala Pusdal LH Papua, Abdul Muin, menegaskan bahwa pengelolaan sampah sudah saatnya ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Menurutnya, paradigma lama yang hanya berorientasi pada skema "angkut-buang" harus segera ditinggalkan.

​"Pengelolaan sampah perlu kita tempatkan sebagai salah satu agenda penting pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, kebersihan, dan keberlanjutan pembangunan. Sampah tidak lagi dapat dipandang sekadar untuk diangkut dan dibuang, tetapi harus dikelola secara menyeluruh sejak dari sumber hingga pemrosesan akhir," tegas Abdul Muin.

​Potret Lapangan: Tantangan Timbunan dan Keterbatasan Infrastruktur

​Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume timbulan sampah regional Papua menyentuh angka 2.625 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 2,24% (59 ton/hari) yang berhasil tertangani.

​Sebanyak 94,72% sisanya (2.566 ton/hari) belum terkelola secara optimal, di mana sekitar 74,43% mencemari lingkungan bebas dan 23,33% berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping. Tantangan ini kian kompleks mengingat dari total 42 kabupaten/kota di Papua, baru 23 wilayah yang memiliki TPA yang seluruhnya masih beroperasi secara open dumping, sementara 19 kabupaten/kota lainnya sama sekali belum memiliki fasilitas pemrosesan akhir.

​Untuk menjawab persoalan tersebut, KLH/BPLH mendorong perombakan fundamental penanganan sampah secara berjenjang:

Hulu: Memperketat pemilahan dari tingkat rumah tangga, pasar, fasilitas pendidikan, dan perkantoran;

​Tengah: Mengoptimalkan bank sampah, pengomposan, serta pusat daur ulang;

​Hilir: Memastikan TPA hanya berfungsi menampung residu yang benar-benar tidak bisa diolah kembali.

​

Ekosistem Ekonomi Circular dan Langkah Konkret di Sorong

​Pengelolaan sampah dari sumber juga diarahkan untuk merajut ekosistem ekonomi sirkular yang produktif. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pakan maggot di sekitar sumbernya, sementara sampah anorganik bernilai jual tinggi dihimpun melalui kemitraan strategis dengan pengelola lokal seperti PT Milion Limbah Papua dan para offtaker lainnya guna mengatasi tingginya biaya distribusi ke luar Papua.

​Sebagai wujud nyata di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sorong kini tengah mempercepat penutupan sistem open dumping di TPA Mariat Gunung. Dengan luas mencapai 81.772 meter persegi yang kondisinya hampir penuh, pemkab mulai melakukan penutupan timbunan sampah secara bertahap menggunakan lapisan tanah serta mengendalikan air lindi demi memitigasi dampak lingkungan. Penguatan fasilitas di tingkat kawasan melalui TPS3R juga terus digenjot guna meredam beban volume sampah di TPA.

​KLH/BPLH menekankan bahwa penyelesaian persoalan sampah di Tanah Papua tidak dapat dibebankan semata kepada pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi multipihak yang solid untuk menjembatani tantangan geografis dan biaya operasional, sehingga sistem tata kelola lingkungan yang bersih dan berkelanjutan dapat terwujud nyata di Bumi Cenderawasih.