Mewujudkan Mobilitas Perkotaan yang Lebih Ramah Lingkungan

Sepeda motor menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat perkotaan. Kendaraan ini membantu masyarakat menjangkau tempat kerja, sekolah, pusat kegiatan ekonomi, hingga fasilitas kesehatan. Namun, ketika ketergantungan terhadap kendaraan bermotor berbahan bakar fosil terus meningkat, tantangan lingkungan juga semakin besar. Pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, kebisingan, dan tekanan terhadap ruang publik menjadi persoalan yang perlu ditangani secara terpadu.

Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan membatasi penggunaan kendaraan atau mengganti kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Upaya yang lebih mendasar adalah membangun sistem transportasi yang memungkinkan masyarakat bepergian secara aman, terjangkau, nyaman, dan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Bagi banyak keluarga, sepeda motor bukan sekadar pilihan gaya hidup. Kendaraan ini menjadi sarana penting untuk bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika transportasi umum belum tersedia atau sulit dijangkau, masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang terbatas. Oleh karena itu, upaya mengurangi dampak lingkungan transportasi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan alternatif perjalanan yang memadai.

Mobilitas Masyarakat dan Tantangan Kualitas Lingkungan

Dominasi sepeda motor di Indonesia berkaitan dengan biaya kepemilikan yang relatif terjangkau, fleksibilitas perjalanan, serta kebutuhan mobilitas yang belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh transportasi publik. Kendaraan roda dua juga mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), layanan pengantaran barang, serta transportasi berbasis aplikasi.

Di sisi lain, penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menghasilkan emisi gas buang yang dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara. Pembakaran bahan bakar juga menghasilkan karbon dioksida (CO₂), salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Besarnya dampak emisi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jenis kendaraan, teknologi mesin, kondisi perawatan, kualitas bahan bakar, dan pola penggunaan kendaraan.

Di kawasan perkotaan dengan lalu lintas padat, pengelolaan transportasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas udara. Karena itu, pengendalian pencemaran tidak cukup dilakukan melalui perbaikan teknologi kendaraan, tetapi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan jumlah kendaraan, efisiensi perjalanan, dan ketersediaan pilihan transportasi yang lebih berkelanjutan.

Tata ruang dan pengelolaan ruang publik turut berperan. Trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan, misalnya, dapat mengurangi kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Padahal, berjalan kaki merupakan bagian penting dari sistem transportasi yang inklusif dan rendah emisi, terutama untuk perjalanan jarak pendek maupun akses menuju halte dan stasiun.

Transportasi Publik sebagai Bagian dari Solusi Lingkungan

Persoalan utama bukan semata-mata jumlah sepeda motor, melainkan bagaimana sistem transportasi dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih beragam dan efisien bagi masyarakat.

Ajakan menggunakan bus atau kereta akan lebih efektif apabila didukung layanan yang memadai, jadwal yang dapat diandalkan, integrasi antarmoda, tarif yang terjangkau, serta akses yang aman dari permukiman menuju halte dan stasiun. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertimbangkan transportasi umum sebagai pilihan utama untuk perjalanan yang sesuai, tanpa kehilangan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat keterpaduan perencanaan transportasi dan tata ruang. Penyediaan angkutan umum yang berkualitas perlu disertai pengembangan jalur pedestrian, fasilitas pesepeda, dan konektivitas antarmoda. Sepeda motor juga dapat tetap berperan sebagai sarana pengumpan untuk menjangkau simpul transportasi publik.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip avoid, shift, improve: menghindari perjalanan yang tidak diperlukan, mengalihkan perjalanan ke moda yang lebih efisien, serta meningkatkan kinerja lingkungan kendaraan. Prinsip tersebut dapat diterapkan secara terpadu, misalnya melalui perencanaan kawasan yang mendekatkan tempat tinggal dengan fasilitas publik, peningkatan layanan angkutan umum, dan penguatan standar emisi kendaraan.

Dengan pilihan transportasi yang semakin baik, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan moda perjalanan sesuai kebutuhan sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas mobilitasnya.

Kendaraan Listrik dan Pentingnya Pengelolaan Daur Hidup

Elektrifikasi kendaraan, termasuk sepeda motor listrik, dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi emisi gas buang di jalan. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang dari knalpot ketika digunakan. Meski demikian, dampak lingkungannya tetap perlu dinilai secara menyeluruh.

Sumber listrik yang digunakan, proses produksi kendaraan dan baterai, kebutuhan energi, serta pengelolaan baterai setelah masa pakainya berakhir merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik perlu berjalan bersama dengan upaya meningkatkan penggunaan energi yang lebih bersih dan memastikan pengelolaan baterai sesuai ketentuan lingkungan yang berlaku.

Elektrifikasi bukan pengganti bagi transportasi publik yang memadai. Jika seluruh perjalanan tetap bergantung pada kendaraan pribadi, persoalan kemacetan, kebutuhan ruang jalan, dan parkir masih dapat terjadi. Oleh sebab itu, peralihan menuju kendaraan yang lebih bersih perlu diiringi dengan perubahan sistem mobilitas agar manfaat lingkungan yang dihasilkan semakin optimal.

Mengukur Kemajuan melalui Kualitas Lingkungan

Kebijakan transportasi berkelanjutan memerlukan indikator yang terukur. Pemantauan kualitas udara, pengendalian emisi, peningkatan penggunaan angkutan umum, serta perbaikan akses pejalan kaki dan pesepeda dapat menjadi bagian dari evaluasi pembangunan transportasi perkotaan.

Data kualitas udara perlu dibaca bersama dengan informasi mengenai sumber pencemar dan kondisi setempat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan dapat disusun berdasarkan kebutuhan wilayah dan diarahkan pada upaya pengendalian yang lebih efektif.

Aspek keadilan sosial juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja dengan mobilitas tinggi, dan pelaku usaha kecil tidak seharusnya menghadapi beban yang tidak proporsional ketika terjadi perubahan kebijakan transportasi. Karena itu, pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi perlu didukung oleh pilihan angkutan yang terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Indonesia, pembangunan berkelanjutan tidak cukup diukur dari pertumbuhan jumlah kendaraan atau penjualan kendaraan listrik. Kemajuan juga perlu tercermin dari kualitas udara yang semakin baik, emisi yang terkendali, ruang publik yang aman dan nyaman, serta kemudahan masyarakat mengakses pekerjaan dan layanan dasar.

Membangun Sistem Mobilitas yang Berorientasi pada Manusia dan Lingkungan

Mewujudkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong sistem mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pengendalian emisi kendaraan, peningkatan kualitas transportasi publik, penataan ruang jalan, pengembangan kendaraan rendah emisi, serta edukasi masyarakat perlu saling melengkapi. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Pada akhirnya, transportasi berkelanjutan bukan semata-mata tentang menghadirkan kendaraan yang lebih bersih. Lebih dari itu, transportasi berkelanjutan berarti membangun sistem yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bergerak dengan aman, terjangkau, dan nyaman, sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Jakarta, 13 Oktober 2026

Penulis: Djoko Setijowarno. Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Kategori: Opini Ahli