Merumuskan Masa Depan Ekoregion Jawa: Bappenas Gelar FGD untuk Kebijakan yang Berpihak pada Keberlanjutan Hayati

Semarang, 24 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk Penyusunan Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Jawa, Kamis (24/7). 

Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Paparan status keanekaragaman hayati diawali oleh Orien Spasia Ecoscape. Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusdal LH) Jawa turut hadir dalam kegiatan ini. 

Dalam tanggapannya, Kepala Pusdal LH Jawa, Eduward Hutapea menyatakan, kondisi keanekaragaman hayati di Jawa menghadapi tekanan luar biasa. "Penyusunan status ekoregion ini harus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tapi juga berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup," ujar Edo.

Diskusi terpumpun ini berlangsung secara hybrid di PO Hotel, Semarang, sebagai bagian dari rangkaian agenda penyusunan tujuh dokumen ekoregion Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Sebelumnya, kegiatan yang sama telah dimulai dengan wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku.

FGD merupakan tinjauan tengah periode atas penyusunan dokumen ekoregion Jawa. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang pengumpulan data awal terkait kondisi bio-ekologi, sosial, serta isu-isu strategis lainnya. Diskusi diharapkan mampu memperkaya pemetaan pemangku kepentingan dan penyusunan ecosystem mapping yang akurat dan komprehensif.

Lebih dari 100 peserta hadir, terdiri dari kementerian teknis, BRIN, pemerintah daerah se-Pulau Jawa, akademisi, serta mitra pembangunan nasional dan internasional seperti GIZ, WWF, KEHATI, dan WRI Indonesia.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, dalam arahannya menegaskan pentingnya data yang valid dan berbasis bukti ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. (Yus Ade, Pusdal LH Jawa/Editor: YFW).