Merawat Bumi dari Nilai Leluhur: Kearifan Lokal Jadi Fondasi Pertobatan Ekologis

Yogyakarta, 29 Juli 2026 – Pelestarian lingkungan hidup tidak cukup diwujudkan melalui regulasi dan penegakan hukum semata. Kesadaran masyarakat yang tumbuh dari nilai-nilai budaya menjadi fondasi penting dalam membangun perubahan perilaku untuk menjaga kelestarian alam.

Pesan tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan membahas penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah DIY dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus memperkuat implementasi Gerakan Pertobatan Ekologis yang tengah dikembangkan KLH/BPLH.

Menteri Jumhur menegaskan bahwa persoalan lingkungan pada hakikatnya berakar pada cara pandang manusia terhadap alam. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus dibangun melalui perpaduan antara instrumen hukum dan penguatan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

"Lingkungan hidup sangat berkaitan dengan cara pandang manusia. Kesadaran manusia jauh lebih penting daripada sekadar perintah atau aturan," tutur Menteri Jumhur.

Menurutnya, falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana mengandung nilai universal yang relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini karena menempatkan manusia sebagai bagian yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan alam. Nilai tersebut sejalan dengan Gerakan Pertobatan Ekologis yang mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

"Pertobatan ekologis berarti mengubah cara kita membangun. Pembangunan boleh dilakukan, tetapi harus disertai upaya memulihkan alam," katanya. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus terus memperbaiki pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan hidup agar pelanggaran tidak terus berulang.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan persoalan kebijaksanaan manusia dalam memanfaatkan alam. Menurutnya, kerusakan lingkungan terjadi ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa kendali. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran lingkungan.

"Kalau manusia memiliki kesadaran, alam tidak akan rusak. Sebaliknya, ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir dan berbagai bencana menjadi konsekuensinya," ungkap Sri Sultan.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa KLH/BPLH, Eduward Hutapea, mengatakan bahwa budaya merupakan kekuatan utama dalam membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Menurutnya, falsafah Hamemayu Hayuning Bawana selaras dengan semangat Pertobatan Ekologis karena mendorong masyarakat menjaga alam bukan semata-mata karena kewajiban hukum, melainkan sebagai tanggung jawab moral.

Edward menambahkan, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar Gerakan Pertobatan Ekologis berkembang menjadi gerakan bersama. "Kebijakan nasional dan kearifan lokal harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan perubahan perilaku sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan," jelas Edward.

Pertemuan di Kepatihan menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Menteri Jumhur di DIY. Sebelumnya, Menteri Jumhur menghadiri Kongres IV Asosiasi Pendidikan Pembangunan Sosial Indonesia (APPSI) di Universitas Gadjah Mada, kemudian mengunjungi Pusdal LH Jawa untuk berdialog dengan Persada, mitra Unilever di bidang pengelolaan sampah, bersama komunitas bank sampah DIY. Rangkaian kunjungan tersebut menegaskan bahwa penguatan Gerakan Pertobatan Ekologis memerlukan sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.