Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan: KLH/BPLH Raih Penghargaan Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2026

Jakarta, 31 Juli 2026 - Tidak hanya berfokus pada pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) kini turut membuktikan komitmen nyatanya dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Bukti nyata tersebut berbuah manis ketika instansi ini sukses menyabet penghargaan bergengsi sebagai Kementerian dengan Persentase Transaksi UMK/Koperasi Tertinggi melalui Katalog Elektronik untuk Periode Semester I Tahun 2026.

 ​Apresiasi membanggakan ini diserahkan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Kamis (30/7/2026) di Jakarta. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian acara megah Indonesia Catalog Expo and Forum–Indonesia Procurement Forum and Expo (ICEF–IPFE) 2026.

 ​Ajang ICEF–IPFE 2026 yang dihelat pada 29-31 Juli 2026 sendiri merupakan kolaborasi masif antara LKPP, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Tak hanya menjadi panggung apresiasi bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, ajang ini juga diramaikan dengan berbagai forum berbagi pengetahuan, temu bisnis, pameran, bimbingan teknis, hingga diskusi strategis demi mentransformasikan wajah pengadaan barang dan jasa di tanah air agar semakin maju.

 ​Bagi KLH/BPLH, pencapaian ini bukan sekadar trofi atau pengakuan di atas kertas. Di balik itu semua, penghargaan ini menjadi bukti nyata konsistensi instansi dalam mengoptimalkan Katalog Elektronik guna memperkuat keberpihakan anggaran negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK/Koperasi).

 Melalui ekosistem belanja pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, KLH/BPLH berhasil membuka pintu seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal dan koperasi untuk ikut ambil bagian dan menggerakkan roda perekonomian nasional.

 ​Tentu saja, raihan gemilang ini merupakan buah dari kerja keras dan solidnya sinergi di internal instansi. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bersama seluruh unit kerja di lingkungan KLH/BPLH, mulai dari para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, hingga Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendedikasikan profesionalisme tinggi demi menghadirkan proses pengadaan yang bersih dan tepercaya.

 ​Tak lekas berpuas diri, KLH/BPLH melalui Biro Umum dan UKPBJ sudah menyiapkan langkah ke depan yang lebih progresif. Momentum positif ini akan terus dijaga dengan cara menggenjot optimalisasi Katalog Elektronik, memperbesar porsi Produk Dalam Negeri, serta memperkuat sistem pendampingan dan monitoring. Diharapkan, langkah berkelanjutan ini mampu melahirkan tata kelola pengadaan yang kian berkualitas, inklusif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.