Menteri LH Pertegas Garis Depan Mitigasi Karhutla dan Sinergi Lintas Sektor

SIARAN PERS

Nomor: SR.191/HUMAS/KLH-BPLH/8/2026

Pekanbaru, 21 Agustus 2026 — Di tengah eskalasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian menuntut kesiagaan penuh, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen penguatan mitigasi secara nasional. Penegasan tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat membuka Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2026 yang diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Pekanbaru, Riau.

 ​Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur turut mengapresiasi ruang konsolidasi masyarakat sipil yang terbangun di Pekanbaru. Kehadiran unsur pemerintah dalam acara ini mencerminkan tekad kuat untuk merangkul seluruh elemen dalam mengawal keadilan ekologis.

 ​“Kami menyempatkan hadir untuk menyaksikan langsung inisiatif yang baik ini. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum yang pro-lingkungan, serta seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama untuk menggerakkan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan di Indonesia,” ujar Menteri Jumhur.

 ​Konsolidasi Pengendalian Karhutla: Siaga Penuh di Lapangan

Menyoroti situasi krisis karhutla yang tengah menjadi perhatian utama, Menteri Jumhur memaparkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang terpusat. Komando terpadu lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, terus digerakkan untuk memastikan deteksi dini dan pemadaman titik api (hotspot) dapat dieksekusi secara kilat di lapangan.

 ​Pengerahan kekuatan secara masif dikerahkan melalui sinergi terpadu antara Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, hingga Masyarakat Peduli Api. Pemerintah memastikan respons cepat menjadi benteng utama agar setiap kemunculan api tidak menjalar menjadi bencana ekologis yang masif.

 ​“Kami bersyukur sebagian besar pemilik konsesi saat ini semakin taat pada regulasi dan menjaga hidrologi gambut, sehingga angka kebakaran di kawasan konsesi dapat ditekan. Tantangan terbesar saat ini lebih banyak ditemui di wilayah open access atau lahan terbuka, di mana praktik pembukaan lahan tradisional masih ditemukan dan berdampak luas,” tegas Menteri Jumhur. 

 Sebagai langkah preventif jangka panjang di tengah musim kering, pemerintah terus memperketat pengawasan korporasi, menjatuhkan peringatan tegas terhadap aktivitas pembakaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengamankan wilayah-wilayah rentan.

​Melalui momentum ini, KLH/BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus merapatkan barisan, mengombinasikan ketegasan penegakan hukum, memperkuat mitigasi karhutla di akar rumput, dan bersama-sama mengawal terwujudnya keadilan ekologis demi masa depan Indonesia yang lebih hijau.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti