Menteri LH Pastikan Perdagangan Karbon Tidak Hanya untuk Bertahan dari Dinamika Iklim, Kesejahteraan Masyarakat Lebih Penting

Jakarta, 1 Agustus 2026 — Lanskap investasi hijau tanah air kembali mencatatkan momentum penting. Di tengah perhelatan Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memaparkan arah baru kebijakan lingkungan Indonesia yang berfokus pada keadilan ekonomi bagi masyarakat. Acara yang turut dihadiri oleh deretan tokoh penting nasional dan internasional, seperti Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, hingga Chairman & Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, ini menjadi panggung strategis untuk membahas masa depan transisi iklim.

 ​Menurut Menteri Jumhur, derasnya minat para pemilik modal asing untuk masuk ke sektor pemulihan ekosistem mencerminkan adanya pergeseran besar dalam cara pandang ekonomi dunia. "Ada hal menarik sekarang, sudah ada beberapa investor yang menyatakan berminat menanamkan investasinya dalam pembangunan dalam rangka memulihkan lingkungan”.

 ​Menteri Jumhur menambahkan, tingginya ketertarikan investor global ini menandai adanya perubahan paradigma pembangunan dunia secara mendasar. "Kini paradigma yang berkembang bukan lagi pembangunan yang hanya fokus pertumbuhan dengan merusak lingkungan tapi pembangunan dengan pemulihan lingkungan”.

​Dalam aksi iklim global, umumnya dikenal dua pendekatan utama, yakni mitigasi dan adaptasi. Menteri Jumhur menjelaskan, mitigasi iklim bertujuan untuk memastikan perubahan iklim tidak mencelakakan masyarakat luas, sementara adaptasi dirancang agar komunitas tetap dapat bertahan (survive) dan tidak menderita akibat dinamika iklim.

​Kendati demikian, Indonesia mengambil langkah progresif dengan menambahkan satu pilar penting, yaitu prosperity atau kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen penuh agar seluruh instrumen mitigasi dan adaptasi iklim wajib bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

​Sebagai contoh, potensi ekonomi dari perdagangan karbon yang bernilai hingga puluhan triliun rupiah harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh para spekulan. Menteri Jumhur menekankan bahwa porsi terbesar dari benefit sharing harus dirasakan langsung oleh masyarakat tapak, lokal, dan adat di wilayah proyek tersebut. Meski demikian, kehadiran dana besar dari hasil perdagangan karbon juga harus diiringi dengan mitigasi sosial agar penggunaannya tepat sasaran dan berkelanjutan.

​"Mungkin dengan cara melakukan pembinaan UMKM. Harus dipersiapkan hal itu, agar jangan sampai masyarakat dapat duit banyak tapi habis begitu saja. Padahal kita bisa mengelola dengan baik kalau dilakukan persiapan sosial dan integrasi sosial," pungkas Menteri Jumhur.

​KLH/BPLH berkomitmen untuk memastikan bahwa transisi ekonomi hijau ini berjalan inklusif, di mana pemulihan lingkungan harus berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal.