Menteri LH Dorong Ekonomi Karbon Jadi Sumber Manfaat bagi Masyarakat Adat

Garut, 1 Oktober 2026 — Potensi pelestarian alam kini tidak lagi sekadar kewajiban ekologis, melainkan mampu menjadi sumber penggerak ekonomi baru bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat berinteraksi langsung dengan masyarakat adat dalam rangkaian acara Lawung Lingkung atau Temu Komunitas Adat 2026 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

​"Sekarang memelihara lingkungan juga menjadi satu kegiatan bisnis, satu kegiatan ekonomi," tutur Menteri Jumhur.

​Menurut Jumhur, pergeseran paradigma ini sangat krusial agar pola pembangunan ke depan tidak lagi mengorbankan alam. Pendekatan ini memastikan aktivitas ekonomi dan upaya memuliakan lingkungan dapat berjalan seirama dalam satu napas pembangunan berkelanjutan.

​Keuntungan Karbon untuk Warga Setempat

​Salah satu instrumen utama yang didorong oleh pemerintah adalah optimalisasi nilai ekonomi karbon. Hutan, mangrove, dan berbagai ekosistem yang selama ini dirawat dengan baik memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

​Menteri Jumhur menegaskan, manfaat dari perdagangan karbon tersebut harus dipastikan berpihak dan memberikan dampak kesejahteraan yang paling utama kepada warga yang berada di garis depan penjagaan alam.

​"Kalau terjadi perdagangan karbon, maka yang harus paling utama diuntungkan adalah masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat setempat," tegas Menteri Jumhur.

​Guna memperkuat kapasitas daerah dalam menangkap peluang tersebut, KLH/BPLH mengajak para kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga kepala dinas lingkungan hidup untuk mengambil peran dalam perdagangan karbon.

​Kolaborasi Daerah dan Pesan "Tobat Ekologis"

​Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun. Dengan luas wilayah sekitar 3.100 kilometer persegi di mana 37 persennya merupakan kawasan hutan lindung, Pemkab Garut berkomitmen menjaga keseimbangan tata ruang. Abdusy mencontohkan perlunya pengelolaan lingkungan yang bijak pada sentra ekonomi kerakyatan seperti kawasan industri kulit Sukaregang agar tetap produktif tanpa merusak ekosistem sekitar.

​Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Jumhur mengingatkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian utuh dari menjaga kebudayaan peradaban bangsa. Melalui gaung Gerakan Tobat Ekologis Nasional, Menteri Jumhur mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bersama-sama menghentikan pengrusakan dan beralih pada aksi pemulihan nyata.

​"Menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, membiarkan lingkungan apa adanya, itu satu tarikan napas dengan menjaga kebudayaan," pungkas Menteri Jumhur.