Membumikan Gerakan Pertobatan Ekologis di Jawa

[ARTIKEL] GAYA HIDUP DAN AKSI LINGKUNGAN

Surabaya, 10 November 2026

Beberapa bulan terakhir, istilah “tobat ekologis” menjadi akrab di telinga publik. Kementerian Lingkungan Hidup menggaungkannya sebagai panggilan moral bagi seluruh elemen masyarakat, dengan menggandeng MUI, organisasi lintas agama, hingga ribuan sekolah melalui program Adiwiyata. Gaung itu patut disambut. Namun pertanyaan yang menyusul tak kalah penting: bagaimana seruan dari Jakarta itu turun ke tanah, ke sungai, lereng, dan kampung-kampung kita? 

Di Jawa, pertanyaan itu terasa mendesak. Banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga rob di pesisir nyaris tak pernah absen dari kalender kita. Bencana hidrometeorologi yang silih berganti menandakan tingginya tekanan ekologis di pulau terpadat penduduknya ini. Hujan memang pemicunya, tetapi air bah tidak datang sendirian. Ia dibawa sungai yang menyempit karena sampah dan bangunan, lereng yang kehilangan tutupan, dan kawasan resapan yang berubah menjadi permukiman.

Kita tidak kekurangan aturan, program, maupun kampanye. Lalu mengapa perilaku yang memperparah risiko itu terus berulang meski kita sudah tahu dampaknya?

Jawabannya tidak cukup dicari pada teknologi dan regulasi. Penelitian disertasi Dr. Erirura Batubara di Bantar Gebang, yang saya ikut kerjakan, memperlihatkan bahwa gunungan sampah adalah jejak cara hidup: apa yang kita produksi, beli, pakai, lalu buang. Krisis lingkungan dapat dibaca sebagai krisis relasi, yakni retaknya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sesama, dirinya sendiri, dan seluruh ciptaan. Ketika manusia merasa menjadi penguasa mutlak, alam menjadi barang dagangan. Ketika keinginan tak lagi dibedakan dari kebutuhan, konsumsi tak mengenal batas. Ketika manfaat dinikmati sebagian orang dan dampaknya ditanggung orang lain, ketidakadilan ekologis lahir. Warga bantaran sungai dan lereng rawan sering paling dulu menanggung akibatnya.

Di sinilah pertobatan ekologis menemukan maknanya. Ia bukan penyesalan sesaat atau ritual tahunan, melainkan perubahan arah: dari dominasi menuju penatalayanan, dari konsumsi tanpa batas menuju rasa cukup, dari ketidakpedulian menuju solidaritas. Seseorang bisa memilah sampah karena takut sanksi, tetapi belum tentu memahami mengapa ia perlu hidup berbeda.

Bagi masyarakat Jawa, gagasan ini tidak asing. Falsafah memayu hayuning bawana mengajarkan bahwa manusia bertugas memperindah dan merawat dunia. Bersih desa, gotong royong, dan sikap sak madya, yakni secukupnya, adalah modal budaya yang sudah lama kita punya. Tantangannya adalah membumikan nilai itu agar tidak berhenti di panggung seremoni.

Membumikan berarti, pertama, mulai dari rumah: memilah sampah, mengurangi kemasan sekali pakai, menahan belanja berlebihan. Kedua, menghidupkan komunitas iman dan budaya, seperti masjid, gereja, pura, wihara, paguyuban, dan karang taruna, sebagai ruang pendidikan karakter, bukan sekadar penyampai informasi. Ketiga, keteladanan. Tokoh agama, pamong desa, dan pejabat perlu melakukannya lebih dulu, sebab pertobatan yang hanya dituntut dari rakyat kecil kehilangan wibawa. Keempat, menyambungkannya dengan kebijakan daerah: data lingkungan terbuka, pengaduan warga ditindaklanjuti, daya dukung lingkungan menjadi dasar tata ruang, dan keberhasilan diukur dari berkurangnya risiko, bukan banyaknya kegiatan.

Pendekatan ini sejalan dengan penegasan KLH bahwa gerakan tobat ekologis memadukan panggilan nurani, nilai etika, dan penegakan hukum. Memang harus begitu. Tanpa kesadaran, aturan hanya melahirkan kepatuhan administratif. Tanpa aturan, kesadaran sulit menjadi sistem. Tobat ekologis juga tidak dimaksudkan memaksakan keyakinan tertentu di ruang publik. Ia menyumbang nilai, yaitu tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan, yang bisa diterima lintas iman. 

Ujian gerakan ini sederhana: apakah sungai kembali berfungsi, apakah warga yang terpapar banjir dan longsor berkurang, apakah generasi mendatang mewarisi ruang hidup yang lebih aman. Jawabannya tidak ditentukan oleh megahnya deklarasi, melainkan oleh perubahan kecil yang dikerjakan terus-menerus, dari dapur, halaman rumah, tepian sungai, dan ruang ibadah kita. Sebab menjaga lingkungan pada akhirnya bukan sekadar menyelamatkan alam, melainkan menjaga kemungkinan kehidupan untuk terus berlangsung.

Tim Redaksi:

Penulis: Yustinus Ade Stirman - Penyuluh Lingkungan, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa

Editor/Ilustrasi AI: Yulianti Fajar Wulandari – Pranata Humas, Biro Humas KLH/BPLH