Antalya, 18 November 2026 — Indonesia menegaskan pentingnya penguatan Mekanisme Transisi Berkeadilan (Just Transition Mechanism/JTM) agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung negara berkembang melaksanakan transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan iklim yang memadai, alih teknologi, serta peningkatan kapasitas tanpa menambah beban utang bagi negara penerima. Penegasan tersebut disampaikan oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ary Sudijanto, dalam Ministerial Consultation on the Just Transition Work Programme pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026).
“Negara berkembang membutuhkan dukungan pelaksanaan yang memadai, dapat diprediksi, dan mudah diakses, khususnya pembiayaan iklim, pengembangan dan transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas,” tandas Ary.
Ary menegaskan bahwa transisi berkeadilan perlu berlandaskan pada prinsip kesetaraan (equity) dan tanggung jawab bersama sesuai kemampuan masing-masing negara. Pelaksanaannya juga harus menghormati kondisi domestik serta prioritas pembangunan nasional, sehingga setiap negara memiliki ruang untuk menentukan jalur transisinya secara mandiri.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyatakan dukungan terhadap kelanjutan Just Transition Work Programme (JTWP) untuk tiga tahun ke depan dengan mengintegrasikan fungsi dan pembelajaran program secara bertahap ke dalam struktur JTM. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menjaga ruang dialog antarnegara sekaligus memperkuat implementasi di lapangan.
Tata Kelola Jelas dan Pelibatan Lintas Sektor
Agar operasionalnya berjalan efektif, Indonesia mengusulkan agar JTM dilengkapi dengan kejelasan tata kelola melalui dua tingkatan, yakni tingkat kebijakan serta tingkat pelaksanaan dan dukungan. Struktur ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata.
“Kami mengingatkan kembali pentingnya komitmen negara maju sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 Persetujuan Paris. Dukungan finansial harus memadai, dapat diprediksi, mudah diakses, dan diprioritaskan dalam bentuk hibah guna menghindari risiko peningkatan beban utang bagi negara berkembang,” jelas Ary.
Selain itu, Indonesia mencatat bahwa transisi berkeadilan tidak boleh terbatas pada sektor energi saja, melainkan perlu mencakup seluruh sektor ekonomi dan kelompok masyarakat. Perhatian khusus perlu diberikan kepada Masyarakat Adat, komunitas lokal, pekerja informal, petani kecil, nelayan, perempuan, dan generasi muda agar mereka dapat berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari proses transisi.
Pemerintah juga menekankan agar mekanisme JTM tetap dipimpin oleh negara-negara pihak (country-driven), bersifat fasilitatif, serta menghormati keragaman model transisi di setiap negara tanpa membebani dengan kewajiban pelaporan baru.
Melalui konsultasi tingkat tinggi ini, Indonesia terus berkontribusi dalam perumusan mekanisme transisi berkeadilan yang inklusif dan berorientasi pada hasil nyata, sehingga pembangunan rendah karbon berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.