Lingkungan Harus Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan

Yogyakarta, 29 Juli 2025 – Keberhasilan pembangunan tidak lagi dapat diukur semata melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan investasi. Di tengah tantangan perubahan iklim, krisis ekologis, dan ketimpangan sosial, pembangunan juga harus mampu menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat menyampaikan pidato kunci bertajuk "Menghidupkan Indikator Lingkungan untuk Pembangunan Sosial: Dari Angka Ekologi Menuju Ketahanan Keluarga, Keadilan, dan Penghidupan Berkelanjutan" pada Kongres IV Asosiasi Pendidikan Pembangunan Sosial Indonesia (APPSI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).

Menteri Jumhur menegaskan bahwa isu lingkungan kini bukan lagi isu sektoral, melainkan telah menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, indikator lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan sosial.

"Pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan itulah pembangunan sosial. Pembangunan tidak dapat disebut berhasil apabila pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan kualitas lingkungan maupun keadilan sosial," ujar Menteri Jumhur.

Oleh karena itu, KLH/BPLH mendorong lahirnya indikator pembangunan yang mengintegrasikan dimensi sosial dan ekologis, termasuk ketahanan sosial-ekologis, kesiapan masyarakat menghadapi investasi, serta kemampuan pembangunan memperkuat kohesi sosial di wilayah yang berkembang. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga daya dukung lingkungan.

Menteri Jumhur juga menyoroti pentingnya penyempurnaan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, AMDAL tidak cukup hanya menilai dampak terhadap komponen fisik lingkungan, tetapi juga harus memastikan pembangunan mampu memperkuat integrasi sosial masyarakat di sekitar kawasan investasi.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa KLH/BPLH, Eduward Hutapea, mengatakan bahwa arah kebijakan tersebut menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, indikator lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

"Indikator lingkungan tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga daya dukung lingkungan. Karena itu, Pusdal LH Jawa terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar setiap pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan," jelas Eduward.

Jumhur menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau akan membuka berbagai peluang baru melalui perdagangan karbon, rehabilitasi mangrove, restorasi ekosistem, serta pemanfaatan jasa lingkungan. Namun, manfaat ekonomi tersebut harus dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal sebagai penjaga ekosistem.

Kongres IV APPSI menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan para peneliti untuk merumuskan paradigma pembangunan yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Gagasan yang berkembang diharapkan mampu memperkuat kebijakan nasional yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan Lingkungan. Bagi masyarakat, pesan tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang.