Lindungi Warga dari Dampak Karhutla, KLH/BPLH Pastikan Kualitas Udara Terpantau Real Time

Jakarta, 18 September 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memastikan pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara real time. Langkah ini diambil guna menyediakan rujukan akurat bagi masyarakat dalam memitigasi risiko kesehatan di tengah fluktuasi kondisi udara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH, Edward Nixon Pakpahan, dalam Konferensi Pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Kamis (17/9/2026). 

​Nixon menjelaskan, pemerintah melalui KLH/BPLH menyediakan layanan informasi kualitas udara via ISPUNET yang diperbarui secara berkala setiap 30 menit. Pemutakhiran berkala ini krusial mengingat kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu dipengaruhi oleh dinamika titik api, arah angin, hingga kondisi atmosfer.

​"KLH/BPLH itu sudah fokus bagaimana menyiapkan informasi kualitas udara yang valid dan real time. Jadi, masyarakat bisa melihat kondisi kualitas udara di wilayahnya secara real time, karena kualitas udara ini bisa berubah-ubah. Dengan melihat informasi tersebut, masyarakat bisa menyesuaikan aktivitasnya, terutama kalau kondisinya sudah tidak sehat," ungkap Nixon dalam sesi konferensi pers bersama kementerian/lembaga terkait lainnya.

​Merespons kondisi tersebut, KLH/BPLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, memperbanyak kegiatan di dalam rumah, serta memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan.

​Kecepatan dan Ketepatan Informasi di Tengah Isu Disinformasi

​Dari sudut pandang komunikasi krisis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Honi Havana, menekankan bahwa penyampaian data penanggulangan karhutla harus dikelola secara cermat untuk meredam potensi kepanikan publik tanpa mengorbankan transparansi.

​"Kecepatan informasi memang dibutuhkan, tetapi ketepatan informasi jauh lebih menentukan," tegas Honi Havana.

​Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nursodik Gunarjo, juga mengingatkan publik agar senantiasa waspada terhadap potensi peredaran informasi keliru, seperti daur ulang video lama yang dinarasikan sebagai kejadian baru maupun disinformasi tanpa konteks utuh. Masyarakat didorong untuk selalu memverifikasi keabsahan data dari kanal-kanal resmi pemerintah.

​Sinergi Lintas Sektor dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Mitigasi karhutla saat ini dieksekusi secara terpadu lintas instansi di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengawal informasi anomali cuaca dan potensi titik panas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memimpin operasi pemadaman di lapangan, sementara KLH/BPLH, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Kehutanan bergerak bersama dalam penegakan hukum. Di sisi komunikasi publik, Komdigi serta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) memastikan informasi perkembangan karhutla tersampaikan secara akurat dan terpercaya.

Sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum lingkungan, KLH/BPLH telah mengambil langkah tegas dengan menyegel sebanyak 50 badan usaha di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kendati demikian, langkah penyegelan ini masih memerlukan verifikasi lapangan serta pengujian mendalam guna memastikan status keterlibatan dan tingkat kesalahan dari masing-masing perusahaan secara objektif dan transparan. KLH/BPLH memastikan pemantauan kualitas udara dan penegakan hukum yang akuntabel akan terus digencarkan hingga situasi kembali kondusif.