Logo

KLH/BPLH Tegaskan Restorasi Gambut sebagai Investasi Jangka Panjang bagi Stabilitas Iklim

21 November 2026 149 Dilihat
KLH/BPLH Tegaskan Restorasi Gambut sebagai Investasi Jangka Panjang bagi Stabilitas Iklim

Antalya, 21 November 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan ekosistem gambut nasional, bergeser dari pendekatan reaktif yang berfokus pada pemadaman kebakaran menuju upaya pencegahan berkelanjutan melalui pemulihan tata air, revegetasi, dan penguatan ekonomi masyarakat. Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Sigit Reliantoro, dalam forum bertajuk Delivering Peatlands Restoration and Achievement 2026 through Rewetting, Revegetation and Livelihoods for Climate Stability pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Sabtu (21/11/2026).

​Dalam paparannya, Sigit menegaskan bahwa kebakaran gambut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai insiden bencana, melainkan gejala dari persoalan sistemik akibat rusaknya tata kelola air dan kerentanan ekologis. Ia mengingatkan bahwa perhatian publik dan dukungan internasional sering kali hanya menguat saat terjadi bencana kabut asap lintas batas, padahal ancaman kerusakan gambut terus berlangsung secara senyap meski tidak menjadi sorotan pemberitaan.

“Emisi dari lahan gambut yang mengering terus terjadi meskipun tidak ada kebakaran. Penurunan permukaan tanah juga terus berlangsung meskipun tidak menjadi pemberitaan. Kerentanan ekologis tetap ada, bahkan ketika perhatian dunia beralih ke isu lain,” tutur Sigit.

Merujuk pada data historis Indonesia periode 2015–2026 yang mencatat lebih dari 200.000 hektare lahan gambut terbakar berulang setidaknya dua kali, KLH/BPLH menekankan perlunya perombakan tata kelola secara menyeluruh. Transformasi tersebut mencakup peralihan dari pemadaman menuju pencegahan, dari pengeringan lahan menuju pembasahan kembali (rewetting), dari sekadar pembangunan infrastruktur menuju pemulihan hidrologis, serta dari pengukuran aktivitas menuju capaian dampak ekologis. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengembangkan inovasi manajemen air, meliputi water sharing, reverse water flow, serta metodologi penghitungan emisi berbasis tinggi muka air guna memastikan penurunan emisi dapat terukur secara presisi.

Menghubungkan Sains, Kebijakan, dan Investasi Jangka Panjang

​Sigit menilai keberhasilan restorasi gambut membutuhkan kesinambungan antara sains, kebijakan nasional, eksekusi di tingkat daerah, dan pembiayaan jangka panjang. Ia mengapresiasi sinergi para pakar dan pemangku kepentingan daerah dalam membangun fondasi tersebut, mulai dari penguatan inventarisasi gas rumah kaca dan sistem MRV, pengembangan metodologi ilmiah hubungan tinggi muka air gambut dengan emisi CO₂, hingga kepemimpinan daerah di tingakat tapak.

​Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap ekosistem karbon biru seperti mangrove, Sigit mengingatkan agar pembiayaan internasional tidak meminggirkan ekosistem gambut yang memiliki nilai ekologis dan cadangan karbon sangat besar.

“Ini bukan tentang persaingan antar-ekosistem. Investasi global harus mencerminkan bukti ilmiah dan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu mengubah perhatian yang hanya muncul saat krisis menjadi komitmen kelembagaan yang berkelanjutan, serta mengubah pendanaan darurat menjadi investasi jangka panjang,”* tegas Sigit.

​Green for Riau: Kolaborasi Pemulihan Gambut di Tingkat Daerah

​Implementasi konkret pemulihan gambut di tingkat daerah turut dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Purnama Irwansah, melalui inisiatif Green for Riau yang diluncurkan sejak Mei 2025. Mengelola hampir 5 juta hektare lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon raksasa sekaligus menjadi habitat satwa kunci seperti harimau dan gajah Sumatera, inisiatif ini dirancang untuk menghubungkan perlindungan ekosistem gambut dengan aksi iklim, pemberdayaan masyarakat, dan investasi berkelanjutan.

​Purnama menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau bersama para mitra telah membangun fondasi pemulihan melalui perbaikan sistem tata air, pencegahan kebakaran, penguatan pemantauan, serta tata kelola guna menjaga gambut tetap basah dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Pendekatan tingkat provinsi ini mengedepankan kolaborasi inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, komunitas lokal, koperasi desa, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan sektor swasta untuk memantau hasil pemulihan sekaligus menekan risiko iklim.

​“Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya proyek atau laporan, tetapi dari dampak nyata di lapangan. Gambut yang lebih sehat berarti perlindungan keanekaragaman hayati yang lebih baik, kebakaran yang lebih sedikit, mata pencaharian yang lebih kuat, emisi yang lebih rendah, serta peningkatan investasi untuk pembangunan berkelanjutan,” jelas Purnama.

​Dengan memastikan ekosistem gambut tetap basah dan terjaga melalui sinergi sains, kebijakan, dan aksi di tingkat tapak, Indonesia menegaskan komitmennya bahwa perlindungan gambut bukan sekadar respons musiman terhadap ancaman api, melainkan investasi jangka panjang bagi stabilitas iklim global dan kesejahteraan generasi mendatang.

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image