KLH/BPLH Siap Kawal Kebijakan Hijau Presiden Prabowo Subianto demi Kesejahteraan Rakyat

SIARAN PERS Nomor: SR.180/HUMAS/KLH-BPLH/8/2026

Jakarta, 15 Agustus 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mengimplementasikan seluruh arah kebijakan strategis terkait lingkungan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Komitmen ini ditegaskan menyusul Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta pada Jumat (14/08/2025), sebagai langkah nyata memastikan pelestarian alam dan keadilan ekologis membawa kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting kebijakan lingkungan dan transformasi hijau yang menjadi landasan kerja pemerintah pusat. Merespons hal tersebut, KLH/BPLH menempatkan perlindungan kekayaan alam, keadilan sosial, dan solusi nyata bagi masyarakat di tingkat tapak sebagai prioritas utama kebijakan kementerian ke depan. Arahan strategis ini dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya terkait pentingnya kedaulatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat. 

"Pedoman kedua, menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia, agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo Subianto. 

KLH/BPLH berkomitmen memperkuat langkah pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan agar manfaat bumi yang lestari dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip No Generation Left Behind (Tidak Ada Generasi yang Tertinggal) demi menjamin hak masa depan generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. 

Bagi KLH/BPLH, negara harus hadir untuk memastikan kemakmuran dari kekayaan alam dirasakan bersama. Semangat ini menjadi napas bagi kementerian dalam menghadirkan keadilan akses atas sumber daya alam. Selain itu, kementerian juga terus berupaya menghadirkan kebijakan pro-lingkungan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas guna melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman, termasuk tantangan kesulitan ekonomi akibat dampak perubahan iklim global. 

"Ini adalah komitmen kita semua pada prinsip no generation left behind: memastikan transisi hijau hari ini menjadi warisan kemakmuran, bukan beban bagi masa depan," tegas Menteri Jumhur. 

Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, KLH/BPLH optimistis bahwa transformasi hijau tidak hanya akan menjaga ekosistem nasional, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan negara yang tangguh dan berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 

Penanggung Jawab: 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti