KLH/BPLH Pastikan Kemajuan Aksi Iklim Indonesia Tercatat dalam Laporan Transparansi Global

Jakarta, 10 September 2026 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mulai menyusun Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Report/BTR) Kedua dan Ketiga sebagai bentuk keterbukaan Indonesia dalam menyampaikan perkembangan upaya penanganan perubahan iklim kepada dunia internasional. Penyusunan laporan tersebut dimulai melalui Lokakarya Awal Proyek BTR2-BTR3 di Jakarta, Selasa (8/9/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan seperti United Nations Development Programme (UNDP).

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudjianto, menjelaskan bahwa laporan BTR menjadi sarana bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim.

“Laporan ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban transparansi perubahan iklim serta memberikan gambaran mengenai kemajuan yang telah dicapai,” tutur Ary.

Indonesia sebelumnya telah menyampaikan laporan BTR pertama pada tahun 2024 kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu perubahan iklim. Sesuai kesepakatan dalam Conference of Parties (COP), setiap negara perlu menyampaikan laporan perkembangan aksi iklim secara berkala setiap dua tahun.

Menyajikan Data Emisi dan Perkembangan Aksi Iklim Indonesia

Laporan BTR berisi berbagai informasi mengenai upaya Indonesia dalam menangani perubahan iklim, termasuk data emisi gas rumah kaca (GRK), perkembangan pengurangan emisi, serta kemajuan pelaksanaan target iklim nasional atau Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

Selain itu, laporan tersebut juga memuat informasi mengenai dukungan yang diterima Indonesia dalam menjalankan berbagai program pengendalian perubahan iklim hingga tahun 2024.

Penyusunan BTR2 dan BTR3 dilakukan oleh KLH/BPLH sebagai lembaga yang menjadi penghubung resmi Indonesia dengan UNFCCC, bekerja sama dengan UNDP dan didukung pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) melalui proyek penguatan penyusunan laporan transparansi perubahan iklim Indonesia.

Perkuat Sistem Pelaporan Perubahan Iklim

Proyek BTR2-BTR3 bertujuan membantu Indonesia menyusun laporan perubahan iklim sesuai standar internasional dalam kerangka Perjanjian Paris. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak agar informasi yang disampaikan memiliki data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam lokakarya tersebut, para peserta membahas berbagai hal, mulai dari pendataan emisi gas rumah kaca, upaya mengurangi dampak perubahan iklim, langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, hingga pentingnya memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam pelaksanaan aksi iklim.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MPV) KLH/BPLH, Mitta Ratna Djuwita, menyampaikan gambaran umum proyek serta arah penyusunan laporan transparansi Indonesia.

Sementara itu, Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) IPB, Rizaldi Boer, menjelaskan cakupan laporan BTR2, termasuk pembaruan data emisi nasional periode 2000–2024, rencana penyempurnaan laporan, serta penyesuaian dengan ketentuan internasional.

Dari sisi kerja sama internasional, Regional Technical Advisor UNDP, Natalia Vasyilvena, menjelaskan dukungan UNDP dalam pelaksanaan proyek, termasuk proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu, Gender Focal Point UNDP, Agnes Gurning, menyampaikan pentingnya memasukkan aspek kesetaraan gender dalam agenda perubahan iklim agar kebijakan dan program yang dijalankan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Melalui penyusunan laporan BTR2 dan BTR3, KLH/BPLH memastikan komitmen Indonesia dalam memperkuat keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, serta kontribusi nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.