KLH/BPLH Himpun Aspirasi Daerah, Targetkan Solusi Nyata untuk Persoalan Lingkungan Hidup

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Guna menyelaraskan kebijakan dan memangkas hambatan implementasi di lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghelat Forum Strategis Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kantor KLH/BPLH, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini mempertemukan para Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta jajaran pejabat tinggi kementerian untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.

​Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLH/BPLH, Hanifah Dwi Nirwana, membuka jalannya forum dengan menekankan pentingnya peran para Staf Ahli Gubernur dalam mengorkestrasi kebijakan pusat agar terintegrasi dengan ruang kebijakan di tingkat daerah, sekaligus mengatasi kendala komunikasi (bottlenecking) dengan unit teknis kementerian.

"Artinya, pertemuan hari ini sudah sangat tepat, saya meng-engagement teman-teman Staf Ahli Gubernur untuk bisa hadir bersama kami. Tugas Bapak/Ibu adalah ada di ruang kebijakannya Gubernur, dan DLH memastikan bahwa itu terimplementasi," tandas Hanifah.

​Dalam forum tersebut, dibahas pula urgensi penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai acuan ekologis daerah guna menekan laju degradasi lingkungan, serta pengoptimalan konsep Imbal Jasa Lingkungan (IJL) untuk mengubah nilai ekologis menjadi insentif ekonomi.

​Aspirasi dan Tantangan Daerah

​Sesi diskusi interaktif menghadirkan berbagai masukan kritis dari perwakilan pemerintah daerah. Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti kompleksitas birokrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada proyek besar seperti reklamasi yang melibatkan lintas kementerian, serta mengusulkan adanya skema penghargaan seperti Dana Insentif Daerah (DID).

​Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengangkat persoalan penanganan sampah di kabupaten/kota yang terkendala porsi APBD yang minim serta regulasi teknis di lapangan.

​Menanggapi berbagai masukan tersebut, KLH/BPLH memberikan solusi komprehensif, termasuk berbagi praktik baik pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional berbasis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti di Banjarbakula, Kalimantan Selatan, serta komitmen mengintegrasikan sistem pelaporan daerah.

​Menutup rangkaian forum strategis tersebut, Hanifah menegaskan bahwa kualitas lingkungan tidak akan membaik tanpa adanya simpul penghubung yang kuat antara pusat dan daerah. Hanifah mengingatkan agar seluruh instrumen dan data yang dibahas dapat segera ditindaklanjuti secara nyata.

"Jadi sebenarnya di daerah itu tidak berhenti menjadi laporan, artinya harus ada dong dampaknya. Ujungnya adalah bagaimana lingkungan hidup ini menjadi lebih baik. Untuk memastikan mata rantai tersebut berjalan, kita membutuhkan simpul penghubung, yaitu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah," pungkas Hanifah.