Indonesia Tegaskan Peran Strategis di COP CBD ke-17 Armenia, Kawal Masa Depan Keanekaragaman Hayati Global

Nomor: SR.245/HUMAS/KLH-BPLH/10/2026

Armenia, 29 Oktober 2026 — Delegasi Republik Indonesia (DELRI) berperan aktif mengawal kepentingan nasional dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP CBD ke-17) yang diselenggarakan di Yerevan, Armenia, pada 19–30 Oktober 2026. Rangkaian forum diplomasi lingkungan tingkat dunia ini turut mencakup COP-MOP ke-12 Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati serta COP-MOP ke-6 Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Keikutsertaan aktif ini menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas utama dunia dalam memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati global, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

 DELRI dipimpin langsung oleh Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Noer Adi Wardjojo, dengan melibatkan perwakilan lintas kementerian dan lembaga.

 "Kehadiran Indonesia di Yerevan bukan sekadar memenuhi mandat global, tetapi menjadi wujud nyata komitmen kita dalam mengawal keadilan ekologis dan memastikan bahwa kekayaan megabiodiversitas nusantara dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Noer Adi.

​Komitmen Nyata Lewat IBSAP 2025–2045 dan Pendanaan Inovatif

​Mengusung tema besar "Taking Action for Nature", COP CBD ke-17 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi kemajuan implementasi kerangka kerja global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Di kancah internasional, Indonesia menunjukkan akuntabilitasnya melalui pengimplementasian Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang memuat 20 target nasional, serta penyampaian Laporan Nasional Ketujuh kepada Sekretariat Konvensi pada Februari 2026 lalu.

 ​Dalam meja perundingan, DELRI secara konsisten memperjuangkan isu-isu strategis, antara lain mobilisasi sumber daya dan pendanaan, penguatan kapasitas serta alih teknologi, pemanfaatan informasi digital sumber daya genetik (Digital Sequence Information), pembagian keuntungan melalui mekanisme multilateral, keamanan hayati, biologi sintetis, kawasan lindung, hingga penguatan perlindungan bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.

​"Kita terus mendorong agar mekanisme mobilisasi pendanaan global dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga negara-negara berkembang pemilik megabiodiversitas mendapatkan dukungan yang memadai," tambah Noer Adi.

 ​Di tingkat nasional, komitmen menerjemahkan KMGBF diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, pengendalian spesies asing invasif dan pencemaran, integrasi iklim-konservasi, serta perlindungan sumber daya genetik. Guna mendukung Target 19 KMGBF terkait pembiayaan, Indonesia memamerkan tiga terobosan pendanaan keanekaragaman hayati:

1. ​Kajian dan proyek percontohan Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

2. ​Pengembangan platform KIRANAS bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) untuk menggerakkan partisipasi sektor swasta.

3. ​Penerapan biodiversity budget tagging melalui sistem KRISNA guna menajamkan pemantauan alokasi fiskal pemerintah untuk pelestarian alam.

​Perkuat Diplomasi Lingkungan Lewat Aksi Kolaboratif

​Selain berpartisipasi penuh dalam perundingan formal, DELRI turut membagikan praktik baik dan pengalaman empiris Indonesia melalui berbagai sesi side event. Topik yang diangkat meliputi perlindungan ekosistem dan spesies prioritas, instrumen pembiayaan inovatif, hingga sinergi erat antara aksi konservasi dan mitigasi perubahan iklim.

 ​Keikutsertaan menyeluruh dalam rangkaian COP CBD ke-17 ini merupakan pilar penting dalam memperkuat diplomasi lingkungan Indonesia di panggung global. Melalui forum strategis ini, Indonesia terus mengarahkan kerja sama internasional yang inklusif, setara, dan berkeadilan, sekaligus memastikan bahwa komitmen multilateral benar-benar berwujud menjadi kebijakan serta aksi nyata di lapangan demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti