Nomor: SR.272/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026
Antalya, 18 November 2026 - Komitmen Indonesia dalam mengoptimalkan potensi ekosistem pesisir sebagai pilar penyerapan emisi global kembali ditegaskan di kancah internasional. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meresmikan peluncuran Indonesia’s Blue Carbon Initiative di sela-sela rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026).
“Saya dengan senang hati mengumumkan peluncuran tiga proyek dan inisiatif karbon biru. Ketiganya mencerminkan komitmen Indonesia untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata serta menghasilkan dampak iklim yang konkret di lapangan,” tutur Wamen Diaz.
Inisiatif strategis ini merupakan hasil kolaborasi erat lintas kementerian, melibatkan KLH/BPLH bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Peresmian tersebut mencakup tiga proyek utama, yakni proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) di Kalimantan Utara, Inisiatif Restorasi Mangrove Pesisir Utara Jawa, serta Inisiatif Restorasi Mangrove dan Padang Lamun di Belitung Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Diaz menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah bahu-membahu memperkuat ekosistem karbon biru nasional, mulai dari jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga riset, hingga masyarakat pesisir.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, pemerintah daerah, mitra pembangunan, pihak swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat pesisir yang melalui dedikasi dan kolaborasinya telah memungkinkan terlaksananya peluncuran inisiatif karbon biru hari ini di COP31,” ujar Wamen Diaz.
Penguatan Regulasi dan Ekosistem Tata Kelola Karbon
Wamen Diaz memaparkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi regulasi dan kebijakan yang komprehensif guna melindungi serta mengelola ekosistem mangrove dan habitat karbon biru lainnya secara berkelanjutan. Langkah protektif ini diperkuat melalui instrumen kebijakan penetapan harga karbon serta pengaturan zona tata ruang laut khusus.
“Kerangka regulasi, peta jalan, and rencana aksi untuk melindungi serta mengelola ekosistem mangrove dan ekosistem karbon biru kini telah ditetapkan dan didukung oleh peraturan mengenai penetapan harga karbon serta zona tata ruang laut khusus,” jelas Wamen Diaz.
Melalui peluncuran proyek karbon biru di panggung global ini, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus merapatkan barisan dalam mengoptimalkan potensi besar ekosistem pesisir Indonesia sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions) dalam pengendalian perubahan iklim.
Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Yulia Suryanti
| Telepon | : +62 811-9434-142 |
| Website | : kemenlh.go.id |
| : humas@kemenlh.go.id | |
| : kemenlh_bplh | |
| Youtube | : KLH-BPLH |
| TikTok | : Kemenlh_BPLH |
| X | : KemenLH_BPLH |