Logo

Indonesia Kembangkan Solusi Pendinginan Berkelanjutan untuk Lindungi Masyarakat dari Panas Ekstrem

21 November 2026 148 Dilihat
Indonesia Kembangkan Solusi Pendinginan Berkelanjutan untuk Lindungi Masyarakat dari Panas Ekstrem

Antalya, 19 November 2026 — Ancaman gelombang panas dan kenaikan suhu ekstrem akibat perubahan iklim menuntut ketersediaan akses pendinginan yang tidak hanya andal, tetapi juga terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan. Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta produktivitas ekonomi melalui mitigasi sektor pendinginan yang berkelanjutan dan penguatan ketahanan iklim perkotaan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, saat berbicara dalam forum Third Annual Cooling Ministerial: Heat Resilience and Sustainable Cooling pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).

“Bagi Indonesia, akses terhadap pendinginan yang berkelanjutan harus terjangkau, mudah diakses, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” tutur Wamen Diaz.

Sebagai negara tropis yang telah lama beradaptasi melalui kearifan arsitektur lokal, Indonesia kini dihadapkan pada intensitas suhu panas yang semakin ekstrem. Catatan Climate Central menunjukkan Kota Makassar mengalami hingga 90 hari dengan suhu anomali akibat aktivitas manusia pada awal 2024, sementara gletser tropis di Papua kian menyusut drastis dari ketebalan 32 meter pada 2010 menjadi sekitar 4 meter saat ini.

Akselerasi Pengendalian Refrigeran dan Protokol Montreal

Di tengah melonjaknya kebutuhan pendinginan, pemerintah secara konsisten mengendalikan dampak lingkungan dari penggunaan refrigeran dan peralatan yang tidak efisien. Melalui implementasi Protokol Montreal, Indonesia berhasil mereduksi konsumsi hidroklorofluorokarbon (HCFC) sebesar 72,66 persen pada 2025, melampaui target wajib sebesar 67,5 persen dan menuju penghapusan total pada 2030.

Capaian tersebut didukung pelaksanaan program HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) II dan III, antara lain melalui peningkatan kapasitas 945 petugas Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan impor bahan perusak ozon. Pemerintah juga telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 4.319 teknisi refrigerasi dan tata udara (Refrigeration and Air Conditioning/RAC) serta 397 instruktur RAC. Langkah ini memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan refrigeran dan penerapan teknologi pendingin yang lebih ramah lingkungan.

Selain pengendalian konsumsi refrigeran, Indonesia juga mulai mendorong transisi teknologi pada industri pendingin. Pada tahun 2026, proyek peningkatan efisiensi energi bagi produsen lemari pendingin domestik telah disetujui melalui sidang Komite Eksekutif Dana Multilateral. Proyek ini mendukung peralihan penggunaan refrigeran HFC-134a ke hidrokarbon R-600a yang memiliki potensi pemanasan global lebih rendah, sekaligus meningkatkan efisiensi produk dan daya saing industri nasional.

Tidak hanya itu, ratifikasi Amandemen Kigali melalui Kigali Implementation Plan mencatat pencapaian progresif. Konsumsi hidrofluorokarbon (HFC) Indonesia pada 2025 telah berada 34 persen di bawah tingkat dasar, atau empat tahun lebih awal dari target kepatuhan wajib pada 2029. Capaian ini ditopang oleh penguatan sistem perizinan impor, kuota, serta integrasi target penurunan HFC ke dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan National Cooling Action Plan.

Perluasan Ruang Terbuka Hijau dan Roadmap Global

Sebagai bagian dari strategi adaptasi jangka panjang, pemerintah tidak hanya bergantung pada pendingin ruangan mekanis. Mandat Presiden terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen di setiap wilayah kabupaten/kota terus digalakkan guna menurunkan suhu mikro perkotaan secara alami. Pengelolaan siklus hidup refrigeran dari hulu ke hilir juga diperketat guna mencegah kebocoran gas rumah kaca ke atmosfer.

Dalam forum tingkat menteri tersebut, Indonesia menyambut baik pengembangan Global Heat Resilience and Sustainable Cooling Roadmap yang bersifat sukarela dan digerakkan oleh negara (country-led), yang rencananya akan dimatangkan pada 2027 dan dideklarasikan bersama pada COP32 mendatang.

Sebagai negara Artikel 5 Protokol Montreal, Indonesia menegaskan kesiapannya memenuhi seluruh tahapan reduksi HFC, mulai dari target penurunan 10 persen pada 2029 hingga 80 persen pada 2045 guna memastikan hak atas akses pendinginan yang adil dan berkelanjutan bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image