Logo

Indonesia Dorong Tanggung Jawab Produsen Jadi Agenda Aksi Global Penanganan Sampah dan Krisis Iklim

17 November 2026 65 Dilihat
Indonesia Dorong Tanggung Jawab Produsen Jadi Agenda Aksi Global Penanganan Sampah dan Krisis Iklim

 

 

​Antalya, 17 November 2026 — Penanganan krisis iklim dan persoalan sampah tidak lagi dapat dipisahkan ke dalam jalur yang berjalan sendiri-sendiri. Di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (L;H/BPLH) secara tegas mendorong penguatan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai instrumen global vital untuk menekan emisi gas rumah kaca, mengatasi pencemaran plastik, serta mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. Pesan strategis tersebut disampaikan oleh Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun  KLH/BPLH, Vinda Damayanti Ansyar, dalam forum internasional terkait tanggung jawab produsen tersebut.

​Vinda menekankan bahwa EPR kini semakin diakui sebagai instrumen fundamental untuk memastikan akuntabilitas produsen terhadap dampak lingkungan dari produk dan kemasan yang mereka hasilkan, bahkan setelah dikonsumsi masyarakat. Penerapan EPR yang efektif terbukti mampu mendorong inovasi desain produk yang lebih ramah daur ulang, menekan penggunaan bahan baku virgin, serta memperkuat sistem pengumpulan sampah dari hulu ke hilir.

​“Transformasi dari pola ekonomi linear 'take, make, dispose' menuju ekonomi sirkular bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Karena itu, penguatan EPR harus menjadi inti dari perubahan sistem produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,” tegas Vinda.

​Indonesia sendiri telah memposisikan pengelolaan sampah berkelanjutan, kebijakan EPR, dan ekonomi sirkular sebagai pilar prioritas pembangunan nasional menuju visi Indonesia 2045. Vinda menambahkan bahwa penguatan instrumen ini tidak sebatas meningkatkan volume daur ulang, melainkan mentransformasikan praktik bisnis, memobilisasi investasi hijau, serta melibatkan kolaborasi erat lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, pelaku UMKM, hingga sektor informal.

 

​Potensi Besar Industri Daur Ulang Nasional

​Dari perspektif pelaku industri, Direktur Indonesian Plastic Recycling Association, Hadiyan Fariz Azhar, memaparkan tantangan sekaligus peluang besar yang dihadapi sektor daur ulang di tanah air. Saat Indonesia memiliki sekitar 749 industri daur ulang dengan total kapasitas terpasang mencapai 3,1 juta ton per tahun, sekitar 1,64 juta ton dari kapasitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pasokan material bersih dan terpilah.

​Hadiyan menjelaskan bahwa kebijakan EPR dapat menjadi solusi jitu melalui penyediaan pembiayaan untuk sistem pengumpulan dan pemilahan, jaminan kepastian pasokan bahan baku bagi industri, serta perluasan pasar produk daur ulang. Berdasarkan kajian yang dipaparkannya, penerapan EPR di wilayah seperti Bali bahkan terbukti mampu meningkatkan pembiayaan pengelolaan sampah secara mandiri hingga 12–20 persen.

​Melalui momentum COP31, Indonesia mengajak dunia internasional untuk menjadikan penguatan tanggung jawab produsen sebagai agenda aksi bersama. Sinergi lintas sektor ini diyakini mampu memperkuat rantai nilai daur ulang, membuka keran investasi hijau, serta menghasilkan reduksi emisi yang nyata dan terukur guna mendukung target iklim global.

 

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image