Indonesia Bawa Praktik Baik Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat ke Kancah Internasional BRICS

SIARAN PERS Nomor: SR.183/HUMAS/KLH-BPLH/8/2026

India, 18 Agustus 2026 - Di tengah dinamika ekologi global yang kian menantang, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hadir dengan komitmen dan posisi tawar yang kokoh. Dalam BRICS Senior Officers Meeting 2026 di New Delhi, India, pada Senin (17/8/2026), delegasi Indonesia menegaskan bahwa forum BRICS memegang peranan krusial sebagai aliansi strategis negara-negara berkembang untuk merumuskan masa depan bumi yang berkeadilan.

Pertemuan tingkat pejabat senior ini menjadi bagian penting dalam rangkaian Environment Working Group (EWG) dan Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD). Agenda krusial yang diusung berfokus pada finalisasi Joint Ministerial Statement beserta lampirannya, yang akan menjadi landasan komitmen bersama negara-negara anggota dalam memperkuat arsitektur lingkungan dan penanganan perubahan iklim dunia.

​Dalam forum pembuka, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH sekaligus Ketua Delegasi Indonesia, Ary Sudijanto, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan India sebagai Ketua BRICS 2026 serta kemajuan pembahasan teknis yang dicapai.

Kekuatan Kolektif BRICS: Menyatukan Kebijakan Global dan Aksi Nyata di Tingkat Tapak

​Bagi Indonesia, forum strategis BRICS memiliki arti penting yang teramat besar guna memastikan transisi hijau global dapat dilaksanakan secara inklusif dan berpihak pada kesejahteraan negara berkembang. Tantangan kontemporer seperti eskalasi perubahan iklim, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan menuntut solidaritas serta solusi kolektif yang berakar kuat di tengah masyarakat.

 ​“Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” tegas Ary Sudijanto di hadapan para delegasi dunia.

 ​Melalui momentum BRICS ini, Indonesia membagikan rekam jejak praktik baik nasional yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan. Mulai dari Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah mencakup lebih dari 12.000 titik di nusantara, efektivitas pengelolaan sampah kerakyatan melalui Bank Sampah dan Pelatihan Keterampilan Dasar Bisnis dan Pemberdayaan, hingga model terpadu penanganan kebakaran hutan di lahan gambut lewat sinergi teknologi SiPongi dan aksi akar rumput Masyarakat Peduli Api (MPA). Seluruh pengalaman ini dihadirkan untuk memperkaya peta jalan kerja sama antarnegera berkembang.

Menyongsong Pengesahan Dokumen Tingkat Menteri

Berkat kepemimpinan dan kontribusi aktif delegasi Indonesia dalam merumuskan substansi yang berkeadilan, pertemuan tingkat pejabat senior ini berhasil merampungkan finalisasi Joint Ministerial Statement. Dokumen strategis ini menjadi buah nyata dari pentingnya peran diplomasi BRICS dan siap diserahkan untuk diadopsi secara resmi dalam BRICS Environment Ministers Meeting pada 18 Agustus 2026.

​Melalui forum strategis BRICS 2026, Indonesia kembali membuktikan perannya sebagai bangsa berdaulat yang proaktif, hadir bukan sekadar untuk mengikuti arus global, melainkan turut membentuk arsitektur kerja sama internasional yang berkelanjutan, setara, dan berpihak pada masa depan bumi.

Informasi Tambahan:

Turut mendampingi dalam delegasi tersebut adalah Tenaga Ahli Menteri Bidang Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Pengembangan Kerja Sama Internasional KLH/BPLH, Teguh Santosa; Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad; Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly; serta Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH/BPLH, Dasrul.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti