Dorong Transisi Hijau Kawasan, Indonesia Rangkul Negara ASEAN Perkuat Praktik Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Jakarta, 3 Agustus 2026 — Di tengah kompleksitas krisis ekologis global yang kian mendesak, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil peran sentral dalam mengorkestrasi langkah kolaboratif di kawasan. Melalui forum yang dihelat sebagai panggung pemanasan menjelang Pertemuan ke-37 ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) pada pekan kedua Agustus 2026 mendatang, Indonesia mengundang negara-negara anggota ASEAN untuk membedah dan memperbarui arah implementasi Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP).

​Diskusi strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Upik Sitti Aslia Kamil, yang bertindak sebagai National Focal Point SCP Indonesia sekaligus Lead Coordinating Country khusus isu SCP. Sorotan utama dalam forum tersebut tertuju pada paparan ASOEN Indonesia, Erik Teguh Primiantoro, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan KLH/BPLH. Di hadapan para delegasi regional, Erik menegaskan bahwa momentum ini merupakan kesempatan emas untuk merajut kembali visi kolektif.

​"Pertemuan ini sebuah kesempatan emas untuk meninjau kemajuan kolektif sekaligus memperkuat visi bersama guna menciptakan kawasan ASEAN yang tangguh, efisien sumber daya, serta ekonomi sirkular bagi generasi masa kini dan mendatang," ujar Erik membuka ruang dialog.

​Namun, langkah menuju kawasan yang berkelanjutan bukan tanpa hambatan. Erik memetakan setidaknya ada enam tantangan global kasat mata yang kini mengancam stabilitas lingkungan dan membutuhkan perhatian luar biasa dari setiap negara anggota: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity), degradasi lahan, eskalasi pencemaran, krisis sumber daya alam, hingga pola konsumsi dan produksi yang masih boros.

​Menjawab tantangan multidimensional tersebut, Indonesia menawarkan lima pilar prioritas strategis regional:

1. ​Promosi sistem pangan berkelanjutan beserta rantai nilai yang tangguh;
2. ​Percepatan transisi menuju ekonomi sirkular;
3. ​Penguatan gaya hidup berkelanjutan melalui pendekatan Tobat Ekologis;
4. ​Peningkatan inovasi teknologi serta perluasan akses pembiayaan hijau (green financing);
5. ​Penguatan kemitraan multi-pihak di tingkat regional.

​Nuansa kolaboratif kian terasa saat enam negara anggota, Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Filipina, saling bergantian mempresentasikan potret kemajuan implementasi SCP di teritori masing-masing. Benang merah dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi di lapangan relatif serupa, menjadikan ruang tukar pengalaman (sharing best practices) sebagai instrumen vital untuk replikasi kebijakan yang lebih efektif.

​Menutup rangkaian diskusi, Erik kembali mengingatkan bahwa agenda besar transformasi hijau tidak boleh dipraktikkan secara setengah-setengah atau berjalan di jalur eksklusif.

​"SCP tidak bisa bekerja sendiri, harus diintegrasikan ke seluruh sektor baik itu dalam perencanaan pembangunan, industri, pertanian, energi, kota berkelanjutan, pengadaan barang, dan investasi," tegas Erik mengakhiri.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri bidang Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Pengembangan Kerja Sama Internasional KLH/BPLH, Agus Santosa, bersama perwakilan Sekretariat ASEAN, Kementerian Luar Negeri, serta ASEAN Working Group Education on Environment. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan solidnya komitmen kolektif untuk mengawal pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 (SDG 12) mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang langkah nyatanya juga terus disokong melalui kemitraan strategis dan pendanaan program hijau dari EU SWITCH-Asia.