Jakarta, 12 Maret 2025 – Suasana hangat Ramadhan terasa di Masjid At Tin, Jakarta Timur, saat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bertemu langsung dengan komunitas lingkungan, pengelola sampah, serta para penggerak daur ulang dari berbagai wilayah. Pertemuan yang dikemas dalam acara “Ruang Cerita Ramadhan: Lebih Dekat Bersama Menteri Hanif” ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku ekonomi sirkular yang selama ini bekerja di garis depan pengelolaan sampah.
Menteri Hanif menegaskan bahwa para penggerak daur ulang memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan sekaligus menopang ekonomi sirkular di Indonesia. Menteri Hanif mengatakan, pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari sering kali tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat besar bagi lingkungan. “Ketika kita tidur, mereka sudah berangkat memilah. Ketika kita mengeluh soal sampah, merekalah yang setiap hari memisahkan yang masih bernilai dan menyelamatkan jutaan ton sampah agar tidak menumpuk di sungai dan tempat pembuangan akhir.”
Menurut Menteri Hanif, kontribusi sektor penggerak daur ulang telah menyelamatkan ratusan ribu ton material sampah seperti plastik, kertas, dan logam setiap tahun. Peran tersebut membuat mereka menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional dan tulang punggung ekonomi sirkular yang sedang dibangun di Indonesia.
Namun di sisi lain, Menteri Hanif juga mengakui bahwa pekerjaan di sektor ini tidaklah mudah. Banyak di antara mereka yang bekerja dalam kondisi berat, dengan penghasilan yang tidak selalu menentu serta keterbatasan akses terhadap perlindungan kesehatan dan jaminan sosial. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat posisi para pelaku ekonomi sirkular di tingkat akar rumput agar tidak tersisih dalam rantai pengelolaan sampah yang terus berkembang.
KLH/BPLH saat ini tengah mendorong kebijakan yang memastikan keterlibatan mereka dalam skema kerja sama dengan industri daur ulang. Selain itu, KLH/BPLH menyiapkan program peningkatan kapasitas dan fasilitas kerja, termasuk penyediaan alat pelindung diri, akses yang lebih luas ke bank sampah induk, serta penguatan kelembagaan melalui koperasi agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai ekonomi daur ulang.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengakui keberadaan para penggerak daur ulang dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga akses terhadap berbagai program bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan dapat lebih mudah dijangkau.
KLH/BPLH berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi yang positif antara pemerintah, komunitas lingkungan, dan para penggerak pengelolaan sampah, sehingga menghasilkan komitmen bersama terhadap penguatan ekonomi sirkular di Indonesia, sekaligus menandai semangat kebersamaan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah (ASRI).