Logo

Di Konferensi Iklim Dunia, Indonesia Tegaskan Aksi Nyata Harus Didukung, Bukan Dibebani Kewajiban Baru

18 November 2026 117 Dilihat
Di Konferensi Iklim Dunia, Indonesia Tegaskan Aksi Nyata Harus Didukung, Bukan Dibebani Kewajiban Baru

​Antalya, 18 November 2026 – Indonesia membawa satu pesan tegas ke meja perundingan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31): aksi iklim yang nyata di lapangan hanya bisa berjalan bila disertai dukungan yang nyata pula. Pesan itu disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam pertemuan Heads of Delegations on Cover Decision di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026). Dalam pertemuan itu, Indonesia meminta agar keputusan utama COP31 memperkuat pelaksanaan aksi iklim tanpa menambah kewajiban baru maupun beban pelaporan bagi negara berkembang.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menegaskan bahwa peningkatan ambisi global harus diimbangi dengan dukungan pelaksanaan yang seimbang.

“Solusi konkret dan dukungan yang memungkinkan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan,” tegas Irawan.

Menurut Irawan, negara berkembang membutuhkan pembiayaan yang memadai, dapat diprediksi, dan mudah diakses. Selain itu, mereka juga membutuhkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas untuk menjalankan aksi iklim.

 

Indonesia Datang dengan Bukti Aksi

Sikap Indonesia di Antalya berangkat dari langkah yang sudah dijalankan di dalam negeri. Indonesia telah menyampaikan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), yaitu dokumen komitmen iklim nasional kedua, pada Oktober 2025.

“Indonesia sendiri telah menyampaikan Second NDC pada Oktober 2025. Dalam pembahasan ini, Indonesia mengusulkan penggunaan rumusan ‘encourages, as appropriate’ agar tetap memberikan ruang bagi kondisi dan pertimbangan nasional masing-masing negara,” papar Irawan

 

Empat Prinsip untuk Keputusan yang Adil

Dalam pembahasan rancangan keputusan, Indonesia mengajukan empat prinsip utama:

  1. Keputusan harus ringkas, tidak mengatur secara kaku, dan tidak bersifat menghukum;
  2. Keputusan harus menghormati komitmen nasional dalam Persetujuan Paris, prinsip kesetaraan, serta tanggung jawab bersama dengan kemampuan yang berbeda sesuai kondisi nasional tiap negara;
  3. Keputusan tidak boleh membuka kembali kesepakatan yang sudah dicapai, dan tidak boleh mendahului atau mengulang pembahasan yang masih berlangsung; dan
  4. Keputusan tidak boleh menciptakan kewajiban baru atau menambah beban pelaporan.

 

Lima Perhatian Indonesia

Indonesia juga menyampaikan lima perhatian terhadap isi rancangan keputusan. Indonesia menegaskan bahwa siklus lima tahunan dalam Persetujuan Paris adalah kerangka yang tepat untuk memperbarui NDC.

Transisi energi. Indonesia menegaskan komitmennya pada energi yang lebih bersih. Indonesia juga mendorong agar kesepakatan COP28 di Dubai tetap menjadi acuan. Kesepakatan itu menyangkut transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi secara adil, tertib, dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam paragraf 28 Keputusan 1/CMA.5.

 

Kehutanan. Indonesia meminta sektor kehutanan diakui sejajar dengan prioritas mitigasi lainnya. Cakupannya meliputi:

  1. pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan,
  2. penghentian dan pembalikan deforestasi pada 2030 sesuai kondisi nasional,
  3. peningkatan pembiayaan berbasis hasil, termasuk pembayaran REDD+.

 

Indonesia juga mendorong agar kemajuan sektor kehutanan tercermin dalam Global Stocktake (GST) kedua, yaitu evaluasi global atas capaian aksi iklim, tanpa memunculkan kewajiban pelaporan baru.

Pembiayaan adaptasi. Indonesia menyambut penegasan kembali komitmen untuk melipatgandakan pembiayaan adaptasi hingga 2035. Namun, Indonesia mengingatkan bahwa peningkatan ini harus dibangun di atas komitmen dalam Glasgow Climate Pact, bukan mengurangi atau melemahkannya.

Kerja sama internasional. Untuk kerja sama berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris, Indonesia mendukung rumusan yang sejalan dengan Pasal 6.1. Artinya, kerja sama bersifat sukarela dan melengkapi, bukan menggantikan, pembiayaan iklim berdasarkan Pasal 9. Kerja sama tersebut juga perlu mencakup pendekatan nonpasar, serta menyisihkan sebagian hasilnya untuk mendukung adaptasi.

 

Menjaga Keseimbangan Target 1,5 Derajat Celsius

Indonesia juga menyampaikan pandangan soal istilah 1.5°C overshoot, yaitu kondisi ketika kenaikan suhu global melampaui ambang 1,5 derajat Celsius. Menurut Indonesia, istilah ini perlu digunakan secara selektif dan ditempatkan pada agenda yang relevan, terutama agenda yang membahas dampak dan tantangan perubahan iklim.

Indonesia mengingatkan bahwa Pasal 2.1(a) Persetujuan Paris memuat dua tujuan sekaligus. Yang pertama, menahan kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius. Yang kedua, mengupayakan pembatasan hingga 1,5 derajat Celsius. Kedua unsur ini adalah bagian dari kesepakatan yang sudah dicapai dan perlu tercermin secara berimbang.

Delegasi Indonesia telah menyampaikan catatan tertulis beserta usulan perubahan redaksional terhadap rancangan keputusan. Indonesia menyatakan siap terus bekerja secara konstruktif dengan seluruh negara pihak. Tujuannya adalah keputusan COP31 yang berimbang, mendorong pelaksanaan aksi iklim, dan tidak membebani negara berkembang.

 

Galeri Foto

Additional image
Additional image