Dari Panggung BRICS 2026, Indonesia Serukan Komitmen Kolektif Menuju Keadilan Ekologis Global

SIARAN PERS

Nomor: SR.184/HUMAS/KLH-BPLH/8/2026

India, 19 Agustus 2026 — Kehadiran aliansi BRICS menjadi pilar strategis yang sangat krusial dalam memperluas tata kelola lingkungan global agar lebih representatif dan berkeadilan, sekaligus membuka ruang bagi kearifan lokal untuk ikut meredam kompleksitas krisis ekologi dunia. Ketegasan tersebut disuarakan langsung oleh Delegasi Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). 

​Dalam sidang pleno tingkat tinggi yang diikuti oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS, Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, melontarkan kritik tajam sekaligus rasa prihatin mendalam karena sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi raksasa justru memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Ironisnya, di tengah pelepasan tanggung jawab tersebut, struktur ekonomi negara-negara maju itu tetap menjadi penyumbang terbesar emisi global.

​Menghadapi ketimpangan global tersebut, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim tidak boleh ditawar lagi, terutama bagi negara kepulauan yang berada di garis depan. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 60 persen penduduk yang bermukim di wilayah pesisir, ancaman kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem di Indonesia bukan lagi proyeksi masa depan, melainkan hantaman nyata yang mengancam pembangunan dan mendorong kelompok rentan pada kemiskinan.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Jumhur dengan penuh ketegasan.

Tidak hanya bertumpu pada kebijakan makro dan sains modern, Indonesia membuktikan bahwa ketahanan iklim yang sejati harus berakar dari kearifan masyarakat lokal. Di hadapan para delegasi dunia, Menteri Jumhur memaparkan tiga model pilar tradisi Nusantara yang terbukti tangguh menjaga keseimbangan alam: sistem irigasi Subak di Bali untuk manajemen air terpadu, Sasi Lompa di Maluku sebagai instrumen konservasi laut berkelanjutan, serta Awig-Awig sebagai hukum adat kerakyatan. Melalui model-model tersebut, Menteri Jumhur kembali menekankan bahwa hidup selaras dengan alam adalah instrumen ampuh adaptasi global.

​Kekayaan Hayati Nusantara sebagai Benteng Ekologis Global

Komitmen ketahanan iklim tersebut berjalan linier dengan upaya perlindungan mega-biodiversitas Indonesia yang memegang peranan vital bagi ekosistem bumi. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 300 ribu spesies, yang mencakup 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18% burung. Selain itu, kawasan perairan Indonesia di jantung Segitiga Karang turut menopang 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, dan 10% terumbu karang dunia yang menjadi benteng pertahanan jutaan mata pencaharian global.

​Melalui panggung diplomasi BRICS 2026, Indonesia telah menempatkan diri sebagai motor penggerak negara-negara berkembang yang menuntut keadilan iklim global. Dengan memadukan ketegasan sikap politik luar negeri, pengamalan kearifan lokal yang teruji zaman, serta perlindungan mega-biodiversitas dari darat hingga lautan, Indonesia berdiri tegak membuktikan bahwa kedaulatan ekologis adalah fondasi mutlak bagi masa depan peradaban dunia yang berkelanjutan.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti