Buntu di TPA: Ketika Sampah Menjadi Beban Bersama Jawa

Setiap kali tempat pemrosesan akhir (TPA) terbakar, longsor, ditutup sementara, atau dinyatakan mendekati kapasitas, persoalan sampah kembali menjadi perhatian publik. Jalan dipenuhi tumpukan sampah, layanan pengangkutan terganggu, dan masyarakat mempertanyakan kapasitas pemerintah mengelola sampah.

Namun, persoalannya jauh lebih mendasar daripada sekadar kekurangan truk atau lahan TPA.

Jika sebagian besar sampah masih dikirim ke TPA, maka kita sebenarnya sedang memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Selama sampah bercampur sejak dari sumber, material yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi ikut kehilangan peluang untuk digunakan kembali, didaur ulang, atau diolah.

Jawa membutuhkan perubahan cara pandang: TPA bukan pusat dari sistem pengelolaan sampah, melainkan bagian terakhir dari sebuah rantai pengelolaan.

Ketika TPA Menjadi Titik Akhir yang Terlalu Diandalkan

Tekanan terhadap TPA terjadi karena timbulan sampah terus mengikuti pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi. Pada saat yang sama, kemampuan pengurangan sampah dari sumber belum berkembang sebanding dengan kebutuhan.

Akibatnya, sebagian besar beban pengelolaan jatuh pada pemerintah daerah. Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibawa sejauh mungkin menuju TPA. Pola tersebut membutuhkan biaya angkutan, lahan, bahan bakar, tenaga kerja, serta biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang terus meningkat.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika sampah organik dan anorganik bercampur. Sampah makanan yang sebenarnya dapat dikomposkan atau diolah secara biologis bercampur dengan plastik, kertas, logam, dan material lainnya. Setelah tercampur dan terkontaminasi, biaya pemulihannya menjadi lebih tinggi.

Di sisi lain, masyarakat yang hidup di sekitar fasilitas pengelolaan sampah dapat menghadapi berbagai gangguan lingkungan, mulai dari bau, asap, lalu lintas kendaraan pengangkut, hingga kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan. Karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan efisiensi teknis, tetapi juga dengan kualitas hidup dan keadilan lingkungan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa krisis sampah bukan semata-mata persoalan hilir. Ia merupakan persoalan dari hulu hingga hilir.

Dari Budaya Buang ke Ekonomi Sirkular

Karena itu, Jawa membutuhkan perubahan sistem, bukan sekadar penambahan kapasitas TPA.

Pertama, pengurangan sampah harus dimulai dari sumber. Rumah tangga, kawasan komersial, perkantoran, dan fasilitas publik perlu didorong mengurangi penggunaan material sekali pakai dan melakukan pemilahan sejak awal. Pemilahan hanya akan efektif jika diikuti sistem pengumpulan dan pengolahan yang juga terpilah.

Kedua, produsen perlu mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap kemasan pascakonsumsi. Prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) perlu diterjemahkan ke dalam pengurangan material, desain kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang, serta mekanisme pengumpulan kembali yang terukur.

Ketiga, anggaran daerah perlu bergerak dari paradigma angkut-buang menuju pengurangan dan pemulihan material. TPS3R, TPST, bank sampah, fasilitas pengolahan organik, kompos, biokonversi, dan teknologi pengolahan residu dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah dan kualitas bahan baku.

Keempat, ekonomi sirkular harus dibangun sebagai rantai nilai regional. Sampah yang masih memiliki nilai tidak semestinya berhenti sebagai beban pemerintah. Pelaku daur ulang, bank sampah, sektor informal, koperasi, UMKM, dan industri perlu dihubungkan dalam sistem yang memberikan nilai ekonomi sekaligus perlindungan sosial bagi para pekerjanya.

Kelima, TPA harus dikembalikan pada fungsi yang semestinya: menerima residu. Semakin banyak material yang dapat dicegah, digunakan kembali, didaur ulang, atau diolah, semakin kecil beban yang harus ditanggung TPA.

Krisis sampah Jawa pada akhirnya bukan hanya persoalan volume. Ia adalah persoalan cara kita memandang material setelah tidak lagi digunakan.

Sesuatu yang disebut “sampah” hari ini dapat menjadi bahan baku bagi kegiatan ekonomi esok hari apabila dipisahkan dan dikelola dengan benar. Karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah tidak semestinya diukur dari seberapa cepat sampah sampai ke TPA, melainkan dari seberapa sedikit sampah yang harus berakhir di sana.

Jawa tidak membutuhkan lebih banyak tempat untuk menimbun masalah. Jawa membutuhkan sistem yang mampu mengurangi timbulan, memulihkan material, menciptakan nilai ekonomi, dan menyisakan residu seminimal mungkin.

Inilah inti transisi menuju ekonomi sirkular: mengubah sampah dari beban menjadi sumber daya, dan mengubah pengelolaan sampah dari sekadar pelayanan kebersihan menjadi bagian dari strategi ketahanan ekologis dan ekonomi Jawa.

Yogyakarta, 16 Oktober 2026

Penulis: Eduward Hutapea, S.Si., M.H.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, KLH/BPLH

Tulisan ini merupakan bagian kelima dari Seri Analisis Situasi Lingkungan Hidup Pulau Jawa.

Jika persoalan sampah terus berulang meskipun regulasi dan instrumen pengawasan telah tersedia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memastikan aturan benar-benar bekerja di lapangan. Mengapa pelanggaran lingkungan masih terjadi dan bagaimana pengawasan dapat diperkuat? Pembahasan tersebut menjadi fokus Episode 6.