Bukan Sekadar Daur Ulang: Jurus Indonesia Kelola Sampah Plastik & E-Waste

Jakarta, 11 Mei 2026 - Indonesia dan Jepang kembali memperkuat kemitraan strategis di bidang lingkungan terkait pengembangan ekonomi sirkular sebagai solusi atas tantangan limbah, khususnya sampah plastik dan electronic waste (e-waste).

Direktur Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menyoroti bahwa peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta konsumsi produk elektronik telah mendorong lonjakan timbulan sampah, termasuk e-waste yang terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, limbah tersebut justru menyimpan potensi besar karena mengandung logam bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya strategis.

“E-waste dan sampah plastik pada dasarnya mencerminkan masalah yang sama, yaitu kegagalan sistem linear dalam mengelola sumber daya. Karena itu, transisi menuju ekonomi sirkular menjadi suatu keharusan,” jelas Agus dalam acara 2nd Indonesia–Japan Environment Week.

Pendekatan ekonomi sirkular dinilai mampu mengubah paradigma pengelolaan sumber daya dari “kumpul–angkut–buang” menjadi sistem yang menjaga nilai material tetap berada dalam siklus ekonomi selama mungkin. Hal ini mencakup desain produk yang dapat didaur ulang, sistem pengumpulan yang efektif, serta tanggung jawab seluruh rantai nilai.

Dalam konteks nasional, Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024 terkait pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Namun, tantangan implementasi di lapangan masih dihadapi, terutama terkait peran sektor informal dalam pengelolaan e-waste yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Untuk itu, KLH/BPLH tengah mendorong penguatan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai instrumen utama ekonomi sirkular. Melalui skema ini, produsen didorong untuk bertanggung jawab terhadap produk hingga akhir siklus hidupnya, termasuk pengumpulan kembali dan daur ulang. “EPR akan memperkuat ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif, melibatkan pemerintah, industri, sektor informal, dan masyarakat secara bersama-sama”.

Selain e-waste, isu pencemaran plastik, khususnya di laut, juga menjadi perhatian utama. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam mengatasi persoalan ini karena berdampak langsung terhadap ekosistem laut, mata pencaharian masyarakat pesisir, hingga ketahanan pangan.

Ketua Dewan International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Takemoto Kazuhiko, menambahkan bahwa penguatan ekonomi sirkular tidak dapat dilepaskan dari dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

“Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, termasuk penanganan e-waste, memerlukan dukungan teknologi lingkungan, infrastruktur, serta keterlibatan sektor bisnis. Selain itu, kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui forum seperti Environment Week menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujar Takemoto.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Jepang tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada implementasi konkret melalui sinergi teknologi, industri, dan kolaborasi multipihak dalam mendorong sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dalam forum ini, Indonesia juga menyambut kolaborasi riset antara BRIN dan ERIA  terkait penanganan sampah plastik di kawasan ASEAN, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk memperkuat kebijakan di tingkat regional.

Lebih lanjut, Indonesia menilai Jepang sebagai mitra penting dalam pengembangan sistem pengelolaan e-waste yang maju, termasuk penerapan take-back system yang efektif serta dukungan teknologi daur ulang yang inovatif.