Bertemu Sultan Yogyakarta, Menteri LH Serukan Pembangunan yang Mengayomi Alam dan Memuliakan Bumi

Nomor: SR.162/HUMAS/KLH-BPLH/7/2026

Yogyakarta, 24 Juli 2026 – Manusia memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengayomi alam dan menjaga keseimbangan sosio-ekologis dalam setiap proses pembangunan nasional. Pesan esensial ini diserukan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kunjungan kerja strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini.

 Pernyataan tersebut mengemuka usai Menteri Jumhur bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kepatihan Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Jumhur menyerap kearifan lokal yang menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

 "Tadi hasil obrolan, saya mendapatkan wisdom dari Sri Sultan HB X bahwa kita harus mengayomi alam lingkungan." jelas Menteri Jumhur.

 Menurut Menteri Jumhur, filosofi kepemimpinan dan kearifan lokal Yogyakarta tersebut sangat sejalan dengan visi strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Pembangunan nasional saat ini tidak boleh lagi hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan wajib memastikan keberlanjutan ekologis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan. Lebih dalam lagi, pembangunan harus mampu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam.

 Pembangunan Sosial Harus Memperhatikan Ketahanan Ekologis

Komitmen terhadap integrasi lingkungan ini juga ditegaskan Menteri Jumhur saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Di hadapan para akademisi dan praktisi pembangunan sosial, Menteri Jumhur menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan masa kini harus memasukkan indikator ketahanan sosial dan ekologis secara terpadu.

 "Saat ini aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari sisi lingkungannya sudah baik, tapi perlu diperbaiki dari sisi integrasi dan persiapan sosial. Itu harus dipikirkan. Jadi ini bisa jadi masukan dalam pembahasan pembangunan sosial yang sedang dibahas APSI." jelas Menteri Jumhur.

 Menteri Jumhur menjelaskan, isu lingkungan kini telah menjadi bagian utama dalam pembangunan global. Oleh karena itu, pembangunan tidak dapat hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Menteri Jumhur mendorong agar aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial, termasuk dalam perencanaan kebijakan, pembangunan kawasan, maupun investasi.

 Memastikan Investasi dan Pembangunan Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Lokal

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Jumhur menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam setiap investasi skala besar. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh korporasi atau industri harus berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional, melalui penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam rantai pasok ekonomi lokal.

 "Kalau orang lokal tidak siap maka harus dibikin siap. Jangan pusing mikir dari mana uangnya untuk melatih warga lokal agar siap. Banyak caranya, bisa melapor ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, atau sekolah vokasi. Tujuannya adalah menyiapkan agar perusahaan tetap jalan dan warga lokal juga bisa survive." imbuh Menteri Jumhur.

 Menteri Jumhur juga mengingatkan bahwa budaya bangsa Indonesia yang menghormati alam perlu terus diperkuat. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi merupakan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat.

 KLH/BPLH berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, dengan memastikan perlindungan lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan tata kelola lingkungan dan kesadaran ekologis, pembangunan Indonesia diharapkan mampu tumbuh tanpa mengorbankan keseimbangan alam

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti