Transisi Energi Adil dan Inklusif: Indonesia Bawa Solusi Nyata di COP30

Belém, Brasil, 7 November 2025 — Indonesia menegaskan kepemimpinannya dalam membangun transisi energi yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat di forum COP30 Belém. Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan, “Kami telah menghentikan investasi pembangkit batu bara baru sejak 2023, mempercepat penghentian pembangkit lama, dan memperluas energi surya, angin, serta hidrogen hijau. Transisi ini harus menjadi jalan bersama, bukan hanya milik segelintir pihak.”

Indonesia mendukung target global untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan dan menggandakan efisiensi energi pada 2030 yang sejalan dengan seruan Sekjen António Guterres, “Energi bersih kini menjadi sumber energi termurah dalam sejarah. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian politik untuk meninggalkan bahan bakar fosil.”

Pemerintah juga memperkuat sistem pembiayaan iklim dengan pasar karbon domestik senilai USD 7,7 miliar per tahun dan skema blended finance yang diproyeksikan mencapai USD 1,5 miliar pada 2028.
Sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) kini mencakup 93% emisi nasional, menjadikan Indonesia salah satu negara berkembang paling transparan dalam pelaporan iklim.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, “Transisi energi hanya akan berhasil bila inklusif. Perempuan, pemuda, dan pelaku usaha kecil harus menjadi bagian dari perubahan ini.”

Presiden Lula da Silva sebagai tuan rumah dalam pernyataan resmi kenegaraan menambahkan pesan moral, “Kita perlu model pembangunan baru yang lebih adil, tangguh, dan rendah karbon. Manusia, seperti dikatakan suku Yanomami, memikul langit agar tidak jatuh ke bumi.”

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menutup peringatan dengan nada tegas sekaligus ajakan, “Tidak ada yang bisa menawar hukum fisika. Kita harus memilih: memimpin atau menuju kehancuran.”

Indonesia menjawab seruan dunia dengan kebijakan konkret, aksi nyata, dan kepemimpinan yang berani—membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab iklim dapat berjalan seiring.