COP30 di Belem: Brasil Serukan “COP of Truth”, Indonesia Tegaskan Aksi Nyata dan Kepemimpinan Iklim

Nomor: SR.292/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025

Belem, Brasil, 10 November 2025 – Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-30 (COP30)  resmi dibuka di Kota Belem, menandai tonggak baru perjalanan dunia dalam menghadapi krisis iklim global. Pembukaan berlangsung dalam rangkaian pembukaanCOP30/CMP20/CMA7/SBI63/SBSTA63 sekaligus menandai estafet kepemimpinan dari Azerbaijan kepada Brasil.

Indonesia tampil dengan kehadiran diplomatik yang kuat dalam forum internasional ini. Delegasi dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. Delegasi Indonesia melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perwakilan pemimpin dunia usaha, perguruan tinggi dan pemuda yang menunjukkan sinergi nasional dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung iklim global.

Melalui jalur diplomasi formal (hard diplomacy), Indonesia aktif dalam tujuh agenda utama perundingan, termasuk Global Stocktake, National Adaptation Plans (NAPs), Just Transition, dan Global Goal on Adaptation (GGA). Sementara pada jalur soft diplomacy, Paviliun Indonesia menjadi ruang kolaboratif yang menampilkan berbagai inisiatif nyata mitigasi dan adaptasi, termasuk perdagangan karbon, konservasi hutan, serta kerja sama bilateral dengan negara dan lembaga internasional. 

“Indonesia datang bukan hanya membawa komitmen, tetapi aksi nyata. Dari hutan tropis, transisi energi bersih, hingga penguatan ekonomi karbon, kami berkontribusi aktif untuk bumi yang lebih tangguh,” ujar Hashim S. Djojohadikusumo.

Menteri Hanif menegaskan arah transformasi tersebut. “COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Dalam seremoni pembukaan, Presiden COP30 Andrea Corrêa do Lago menegaskan semangat optimisme Brasil dalam melanjutkan kepemimpinan global menghadapi perubahan iklim. Dalam pidato perdananya, ia menekankan bahwa COP30 harus dikenang sebagai COP of Truth, yaitu pertemuan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan menjunjung integritas dalam setiap keputusan. Andrea juga menekankan bahwa COP30 harus menjadi titik balik implementasi adaptasi yang terintegrasi dengan ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Sains, pendidikan, dan kebudayaan telah menunjukkan kepada kita bagaimana manusia membangun peradaban. Dalam menghadapi perubahan iklim, multilateralisme adalah caranya,” ungkap Andrea dengan penuh keyakinan,” jelas Andrea.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell, mengingatkan kembali janji global satu dekade lalu di Paris untuk menurunkan emisi demi menyelamatkan masa depan bumi. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut belum cukup tanpa langkah konkret yang memperkuat ketahanan iklim. Stiell menggambarkan Sungai Amazon sebagai metafora ekosistem global yang saling bergantung. Menurutnya, seperti halnya Amazon yang hidup dari ribuan elemen pendukung, keberhasilan implementasi COP bergantung pada kolaborasi lintas sektor, negara, dan komunitas.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva meluncurkan Call for Action yang berisi tiga pilar utama. Pertama, mengajak seluruh negara untuk mematuhi komitmen melalui formulasi dan implementasi Nationally Determined Contributions (NDC) yang ambisius dengan dukungan Means of Implementation yang memadai. Kedua, memperkuat status politik isu perubahan iklim dengan membentuk Climate Council yang terhubung langsung ke Majelis Umum PBB. Ketiga, menempatkan masyarakat di pusat agenda iklim dunia agar pemanasan global tidak menjerumuskan jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan dan kelaparan.

Konferensi COP30 akan berlangsung hingga 21 November 2025 dan diharapkan menghasilkan kesepakatan yang memperkuat implementasi nyata kesepakatan iklim global. Partisipasi aktif Indonesia melalui KLH/BPLH menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis sains. Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar agenda diplomasi, tetapi komitmen nasional untuk menjaga bumi bagi generasi mendatang.

Penanggung Jawab:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Yulia Suryanti